Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 18 November 2018 | 16:24 WIB

Beda Data Beras, Bumerang Ekonomi Bagi Jokowi

Rabu, 24 Oktober 2018 | 22:18 WIB

Berita Terkait

Beda Data Beras, Bumerang Ekonomi Bagi Jokowi

INILAHCOM, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merevisi data beras yang sebelumnya disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan). Terdapat perbedaan mencolok dari data kedua lembaga negara ini.

Berdasarkan data BPS yang dirilis Selasa (23/11/2018) menyatakan, produksi gabah kering giling pada 2018 diperkirakan 56,54 juta ton. Jauh lebih rendah ketimbang data Kementan sebesar 80 juta ton.

Untuk produksi beras, BPS mencatat 32,42 juta ton, sementara Kementan 46,5 juta ton. Kemudian, konsumsi beras menurut BPS, mencapai 29,57 juta ton, sementara Kementan 33,47 juta ton. Tak hanya itu, kementan memperkirakan surplus mencapai 13,03 juta ton, namun BPS menyebut surplus hanya 2,85 juta ton.

Pengamat dari IPR, Ujang Komarudin menilai, perbedaan data antara Kementerian dan lembaga negara, termasuk BPS menunjukkan carut marut di pemerintahan saat ini. Masuk tahun politik, peristiwa seperti ini acapkali terjadi. "Kenapa tidak dari dua tahun lalu persoalan ini diantisipasi. Tentu ini mengganggu kinerja pemerintahan karena dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya bisa diselesaikan," kata Ujang di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Pemerintah memang kesulitan dalam mensosialisasikan berbagai program, akibat data yang tidak sinkron. Apalagi isu beras sempat heboh lantaran pemerintah memilih untuk melakukan impor.

Ujang menilai, sulit mengampanyekan keberhasilan dan kesuksesan pemerintah apabila masih terjadi perbedaan data. Hal ini bisa menjadi amunisi bagi kubu oposisi atau kompetitor.

"Mengkritik itu tergantung momentumnya. Sekarang sudah ada momentum karena data yang tidak sama itu tidak mampu dituntaskan meski sempat disebut akan diselesaikan."

Dalam konferensi pers bertema 4 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018), Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengakui, impor pangan di tahun ini, cukup tinggi.

Padahal, salah satu janji kampanye Jokowi-JK saat kampanye 2014, adalah tidak impor pangan. "Pangan tahun ini impor tinggi, oke. Tapi, kalau indeks ketahanan pangan dibanding berbagai negara kita baik," kata Darmin. [tar]

Komentar

x