Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 19 November 2018 | 09:05 WIB

Gaduh Data Beras, DPR Perlu Panggil Dua Pihak Ini

Jumat, 26 Oktober 2018 | 03:09 WIB

Berita Terkait

Gaduh Data Beras, DPR Perlu Panggil Dua Pihak Ini
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Perbedaan data beras antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Pertanian, perlu ditindaklanjuti parlemen. Kedua lembaga negara itu perlu melakukan klarifikasi.

Pakar Komunikasi Universitas Jayabaya, Lely Ariannie, mengatakan, baik kementan maupun BPS perlu dipanggil DPR untuk dimintai klarifikasinya.

Kata Lely, parlemen perlu memastikan memastikan validitas data dari pemerintah. Hal ini penting lantaran menyangkut hajat hidup petani serta konsumen. "Hal ini untuk menjawab bagaimana seharusnya pemerintah melaksanakan peran untuk kepentingan rakyat," ucap Lely di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Bahkan, kata Lely, membuka validitas data di parlemen secara transparan, tidak menutup kemungkinan bisa mengungkap pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari persoalan ini. Di tahun politik, kegaduhan akan berdampak buruk terhadap Presiden Joko Widodo. Dapat menciderai kepercayaan publik atau menggerogoti elektabilitas yang telah dibangun Presiden Jokowi selama empat tahun memimpin.

Lely mengatakan, Menteri Pertanian Amran harus dipanggil disusul Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Pemanggilan ini untuk memastikan dimana letak persoalan data yang membuat berbeda.

Perbedaan data itu terlihat versi BPS yang menyebut surplus produksi beras 2018 hanya 2,8 juta ton, jauh di bawah data atau perhitungan Kementan.

Berdasarkan laman resmi Kementerian Pertanian, surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton. Perhitungan tersebut dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras, sementara total konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton.

Sebelumnya, pengamat IPR, Ujang Komarudin menilai, perbedaan data ini merupakan persoalan yang berlarut-larut dan selalu muncul dari tahun ke tahun, dan berujung pada tahun politik.

Ia tak menafikan polemik soal beras dan impor, menjadi persoalan yang mengganggu pemerintahan Jokowi. "Mengkritik itu tergantung momentumnya. Sekarang sudah ada momentum karena data yang tidak sama itu tidak mampu dituntaskan meski sempat disebut akan diselesaikan," katanya. [tar]

Komentar

x