Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 15 November 2018 | 20:41 WIB

Kubu Prabowo Kritik Beda Data Beras Era Jokowi

Selasa, 30 Oktober 2018 | 03:09 WIB

Berita Terkait

Kubu Prabowo Kritik Beda Data Beras Era Jokowi
Dahnil Anzar Simanjuntak - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Benar juga. Selisih data surplus beras versi Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga belasan juta ton, menjadi amunisi bagi kubu oposisi (Prabowo-Sandi).

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah yang juga Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak lebih banyak menyorot kinerja kementan.

Kata dia, kesalahan data yang dialami Kementerian di bawah pimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu telah berlangsung lama tanpa ada pembenahan.

"Sehingga banyak kebijakan negara yang keliru dan salah arah, bukan hanya terkait pasokan beras, termasuk data lain.Dibiarkan sejak lama karena ada keuntungan dalam carut marut data tersebut, ada potensi perburuan rente ditengah data-data tersebut," ujar Dahnil di Jakarta, Senin (29/10/2018).

Untuk diketahui, perbedaan data ini terungkap setelah BPS merilis data surplus produksi beras 2018 yang hanya mencapai 2,8 juta ton, jauh di bawah data atau perhitungan Kementan. Berdasarkan laman resmi Kementan, surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton.

Perhitungan tersebut dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton, atau 46,5 juta ton setara beras. Sementara, total konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton.

Anggota Komisi IV DPR asal F-PKS, Mahfudz Siddiq menegaskan, perbedaan data beras sejatinya sudah berlangsung sejak lama. Keputusan pemerintah mengalihkan tugas pendataan produksi beras ke BPS bersama pihak terkait lain, seharusnya ditempuh sebagai solusi untuk mengakhiri perbedaan data tersebut.

Mahfud meminta, Jokowi perlu melakukan evaluasi terhadap anak buahnya, termasuk menteri pertanian serta pihak terkait lainnya. "Ini bukan hanya tingkat kementrian pertanian, tapi lintas sektoral. Juga evaluasi tingkat daerah. Karena alih fungsi lahan juga mempengaruhi hasil produksi. Dan ahli fungsi lainnya menjadi wilayah kementerian lain dan juga kewenangan daerah," tandasnya.[tar]

Komentar

x