Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 15 November 2018 | 20:49 WIB

RAPBN 2019 Diketok Palu, Gerindra dan PKS Melawan

Rabu, 31 Oktober 2018 | 20:00 WIB

Berita Terkait

RAPBN 2019 Diketok Palu, Gerindra dan PKS Melawan
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (31/10/2018), mengsahkan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi Undang-Undang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika menyampaikan pendapat akhir pemerintah, menjelaskan, disain APBN 2019 menggambarkan optimisme dengan tetap menjaga kehati-hatian, di tengah lingkungan yang penuh tantangan.

"Kehati-hatian dan kewaspadaan tidak berarti perekonomian dan APBN kita rapuh, justru kami bersikap demikian untuk menjaga perekonomian yang sedang memiliki momentum positif agar tidak menjadi rapuh dan rentan," ujar dia.

Sri Mulyani menjelaskan beberapa tantangan nyata pada 2019, antara lain perekonomian dunia yang masih dibayangi oleh ketidakpastian dari normalisasi kebijakan moneter AS, penguatan dolar AS, dan pengetatan likuiditas yang menyebabkan arus modal keluar.

Selain itu, masih berlanjutnya perang dagang AS dan China, ketidakpastian skenario Brexit, dan ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dunia turut meningkatkan risiko negatif bagi ekonomi global.

"Penetapan target-target perekonomian kita harus diperhitungkan secara lebih realistis, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global sehingga kebijakan fiskal melalui APBN 2019 menjadi kredibel dan efektif," ujar Sri Mulyani.

RUU APBN 2019 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3%; tingkat inflasi 3,5%; nilai tukar rupiah terhadap US$ sebesar Rp15.000; dan suku bunga SPN 3 tiga bulan sebesar 5,3%.

Kemudian, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) diputuskan US$70 per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari dan lifting gas 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Dari asumsi tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun.

Dengan postur APBN 2019 itu, maka defisit anggaran ditargetkan mencapai Rp296 triliun atau sekitar 1,84 persen terhadap PDB. Posisi tersebut lebih rendah dari outlook 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB atau Rp314,2 triliun.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmad Rizki Sadig menyampaikan, sikap fraksi-fraksi di DPR terhadap pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019.

Di mana, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Fraksi Partai Hanura menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2019 untuk disahkan menjadi UU.

Rizki melanjutkan, Fraksi Partai Gerindra tidak berpendapat atas pengesahan RUU APBN 2019 sebagai undang-undang, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima dengan catatan sebanyak 42 butir atas RUU APBN TA 2019.

Salah satu catatan dari Fraksi PKS yaitu revisi signifikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai sebagai ketidakmampuan pemerintah meningkatkan daya saing ekonomi di pasar global.[tar]

Komentar

x