Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 19 November 2018 | 09:06 WIB

Polemik Data Beras Disikapi Begini Oleh Petani

Sabtu, 3 November 2018 | 14:09 WIB

Berita Terkait

Polemik Data Beras Disikapi Begini Oleh Petani
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Perbedaan data pangan yang antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kementerian Pertanian, mendapat kritikan dari kalangan petani.

Menurut Edi, petani asal Madiun, Jawa Timur, polemik data pangan seharusnya segera direspons kementan. Sejauh ini, kinerja Kementan acapkali tidak konsisten dengan sejumlah programnya. Salah satunya terkait bantuan fasilitas produksi petani yang sudah dianggarkan, kemudian dihilangkan.

"Termasuk data yang tidak sama antara hasil laporan dengan yang disampaikan, sehingga masyarakat ini merasa dirugikan dengan kebijakan Menteri (Pertanian)," ungkap Edi.

Dia mempertanyakan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tentang ketercukupan persediaan beras. Namun belakangan diketahui tidak cukup. Kemudian di saat panen raya, impor pangan dilakukan. Jelaslah, kondisi ini membuat petani tidak memiliki posisi tawar.

Hal semacam ini menurutnya sangat berefek pada petani. Karena itu Edi menilai seharusnya Presiden mengevaluasi kinerja kementan. "Seharusnya seluruh kementerian yang teknis dan lebih pada posisi strategis , harusnya Jokowi evaluasi, dan tidak ditunggangi oleh kepentingan partai pendukung. Harusnya mentan dari kalangan profesional saja," ucap dia.

Dia juga menyebut jika Jokowi tak mendengar usulan petani, maka hal ini akan menuai biaya politik yang mahal. Menurutnya petani tidak akan lagi berpihak pada Jokowi karena merasa kecewa, lantaran dirugikan.

"Jadi secara otomatis dia akan membayar mahal, kalau tidak mengevaluasi dan mengganti posisi strategis itu dengan orang-orang yang profesiopnal yang mentgerti betul situasi bangsa," tutur Edi.

Menurutnya, janji politik Jokowi yang paling krusial adalah swasembada pangan. Namun sejauh ini belum terwujud. Komoditas pangan seperti beras dan gula, masih impor. Alhasil, petani harus menanggung kerugian. Apalagi impor dilakukan ketika musim panen. "Lebih parah lagi tebu sebagai bahan baku gula ini kurang namun jual gulanya sangat kesulitan artinya pemerintahan Jokowi hobi impor untuk mendapatkan fee rente impor dari komoditi strategis pangan," ucap Edi.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, berpandangan senada. "Kinerja Mentan ini dapat membuat suara petani akan berkurang ke Jokowi. Karena petani gagal paham dengan kebijakan pertanian yang dibuat oleh Mentan di bawah kepemimpinan Jokowi ini. Mereka tidak akan percaya lagi," kata Pangi di Jakarta, Sabtu (2/11/2018).

Informasi saja, Berdasarkan data sensus petani yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah petani mencapai angka 26 juta orang. Hilangnya kepercayaan para petani terhadap pemerintah bukan tanpa sebab. Selama ini, kata Pangi, Mentri Amran tak serius mengurusi masalah pangan di Indonesia.

"Memang tidak hanya Mentan sekarang yang tidak memperhatikan petani. Tapi kinerja Mentan ini lebih buruk dari sebelum-sebelumnya. Dia seperti penganiaya rakyat, terutama sektor pertanian," katanya.

Menurutnya, kesalahan terbesar Menteri Amran yakni menggunakan data pangan yang tak valid. Kesalahan ini berdampak signifikan terhadap kehidupan petani. Menteri Amran sempat mengaku Indonesia memiliki surplus beras dan mengekspor jagung. Faktanya, selama ini, Indonesia masih melakukan impor. "Makanya, ini serba dilema. Di mana letak kita surplusnya," lanjutnya. [tar]

Komentar

Embed Widget
x