Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 19 November 2018 | 09:04 WIB

Habis Impor Beras Muncul Jagung, Siapa Untung?

Rabu, 7 November 2018 | 04:09 WIB

Berita Terkait

Habis Impor Beras Muncul Jagung, Siapa Untung?
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit investigatif anggaran Kementerian Pertanian. Kenaikan anggaran lebih 50% paradoks dengan polemik data pangan yang bikin heboh dan gaduh.

Kenaikan anggaran kementan perlu diuji dengan dengan output yang dihasilkan. Apakah benar terjadi peningkatan hasil produksi pertanian, terutama komoditas pangan.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi sangat menyayangkan tak sebandingnya anggaran dengan prestasi kementerian yang dipimpin Amran Sulaiman. Terakhir, rencana impor jagung justru memperlihatkan buruknya manajemen data yang dimiliki Kementan. "Kemarin, mereka (Kementan-red) bilang kita surplus jagung, sekarang minta impor jagung. Artinya, kita memang kekurangan jagung," kata Uchok di Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Kata Uchok, mentan seakan tak melihat dampak dari rencana tersebut. Padahal, impor jagung akan berdampak kepada meruginya para petani. Selain itu, impor jagung cermin ketidakberpihakan pemerintah kepada petani.

Tak hanya itu saja, Menteri Amran juga seolah-olah mencemooh ungkapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan malu bila Indonesia melakukan impor secara terus menerus. "Mentan seolah tidak menghargai perkataan Jokowi. Impor ini membuat hubungan yang tidak sehat di pemerintah," jelasnya.

Sayangnya, kata Uchok, Presiden Jokowi tak menindak tegas Menteri Amran. Khawatirnya, tindakan ini justru bisa menjadi preseden buruk di masyarakat. Dalam hal ini, BPK harus untuk melakukan audit investigatif terhadap Kementan. Sebab, ia menilai, Kementan memliki banyak masalah kepada petani. "Sedangkan, apakah kita ada kekurangan jagung atau tidak, BPK tak akan sentuh kesana," kata Uchok.

Pengamat Fiskal dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Rony Bako, berpandangan serupa. Padahal, ada hal yang ganjil soal naiknya anggaran Kementerian Pertanian dari 2017 ke 2018 yang naik hingga 57,22%. Pada 2017, anggaran untuk Kementerian Pertanian pada APBN dialokasikan Rp24,15 triliun, kemudian melonjak tajam menjadi Rp37,97 triliun.

"Boleh dia naik lebih dari 15%, tapi outcome-nya dong. Ada manfaatnya nggak? Lakip (laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) itu dievaluasi nggak? " ujarnya.

Ia mengingatkan, outcome kinerja pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama mengenai kesejahteraan petani. Kedua mengenai kemampuan konsumen untuk membeli komoditas. Di mana, Nilai Tukar Petani (NTP) petani pangan, khususnya padi, seharusnya naik signifikan. Sementara, harga beras di tingkat konsumen juga harus terjaga.

"Mohon maaf nih, kita masih impor, padahal anggaran sudah banyak (keluar). Berarti Kementerian Pertanian tidak berhasil. Menterinya harus tanggung jawab secara jabatan," kata Rony.

Tak hanya beras, impor komoditas pangan juga sebenarnya terjadi di komoditas lainnya seperti jagung. Tingginya harga jagung di pasaran, membuat pemerintah terpakas membuka impor jagung sebanyak 100.000 ton. [tar]


Komentar

x