Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 18 November 2018 | 05:40 WIB

Pemerintah Harus Genjot Kemudahan Berusaha

Oleh : Herdi Sahrasad | Jumat, 9 November 2018 | 20:12 WIB

Berita Terkait

Pemerintah Harus Genjot Kemudahan Berusaha
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - World Bank atau Bank Dunia menurunkan peringkat indeks kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) Indonesia dari 73 di tahun lalu menjadi 72 di tahun ini. Peringkat Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga. Sementara di bidang investasi dan ekspor, Indonesia juga kalah sama Negara tetangga. Ada apa?

Dalam kaitan ini, Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli buka suara mengenai peringkat Ease of Doing Business Indonesia (EODB) yang berada di posisi 73 dalam laporan terbaru Bank Dunia. Rizal memandang, negara-negara di kawasan Asia Timur saat ini justru lebih memilih Vietnam untuk berinvestasi dibandingkan Indonesia. Negara tersebut, kata RR, paling siap menghadapi dinamika ketidakpastian global.

"Negara Asia Timur Jepang, Korea, Taiwan laksanakan kebijakan investasi looking south. Vietnam paling siap. Indonesia harusnya bisa memanfaatkan momentum pergeseran itu," kata Rizal.

Data indeks EODB, Kamis (1/11/2018) mengungkapkan, beberapa negara yang ada di kawasan regional peringkatnya ada di atas Indonesia. Singapura misalnya peringkatnya masih di posisi ke-2 di bawah Selandia Baru.

Sebagai hasil dari serangkaian reformasi terbaru, nilai kemudahan melakukan usaha di Indonesia, yaitu ukuran mutlak kemajuan suatu negara menuju praktik terbaik global, naik menjadi 67,96 dari 66,54 pada tahun lalu, yang merupakan kenaikan di atas rata-rata global. Indonesia berada di peringkat 73 dunia dalam hal kemudahan melakukan usaha.

Namun negara tetangga, Malaysia sudah berada di rangking ke-15. Padahal di tahun sebelumnya Malaysia berada di posisi ke-24. Thailand sendiri indeks EODB-nya juga ada di posisi ke-27. Meskipun peringkat Thailand turun dari posisi tahun lalu yakin ke-26. Peringkat Indonesia juga masih kalah dari Vietnam yang kini berada di posisi ke-69. Tahun lalu Vietnam berada di posisi ke-68.

Bank Dunia merilis bahwa Indonesia memang sudah mempermudah memulai usaha dengan menggabungkan pendaftaran beberapa jaminan sosial yang berbeda dan mengurangi biaya notaris di Jakarta dan Surabaya. Beberapa proses pendaftaran perizinan berbeda juga sudah digabung di pelayanan perizinan terpadu di Surabaya.

Hasilnya, waktu untuk memulai sebuah usaha berkurang lebih dari tiga hari menjadi 20 hari dan biayanya berkurang menjadi 6,1%, turun dari 10,9%. Peringkat kemudahan berusaha mencakup penilaian pada memulai usaha, izin pembangunan, pemasangan listrik, pendaftaran properti, mendapatkan pinjaman, hingga perpajakan. Namun Negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam bergerak lebih cepat dan kompetitif.

Posisi RI tersebut tercatat turun satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun indeks yang diraih pemerintah naik 1,42 menjadi 67,96. Adapun penilaian ini, dilakukan di dua kota yaitu Jakarta dan Surabaya.

Meski demikian, raihan ini tentu tak seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo yang menginginkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia bisa melompat minimal di posisi 50 tahun ini.

Peringkat kemudahan berusaha Vietnam dalam laporan terbaru Bank Dunia berada di posisi 69, atau lebih baik dibandingkan Indonesia. Hanya Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar yang peringkatnya di bawah Indonesia.

Dalam laporan terbarunya, Bank Duna mencatat ada empat penurunan di empat bidang dari 10 indikator yang dinilai. Keempat bidang itu adalah dealing with construction (dai 108 menjadi 112). Kemudian protecting minority investors (dari 43 menjadi 51), trading across border (dari 112 menjadi 116), dan enforcing contracts (dari 145 menjadi 146), menurut laporan tersebut. Indikator perbaikan tersebut ditunjukan dari kemudahan memperoleh pinjaman dan juga pendaftaran untuk properti.Namun, peringkat kemudahan berusaha Indonesia tercatat turun dari posisi 72 menjadi 73.

Itu disebabkan perbaikan (improvements) RI masih kalah besar jika dibandingkan negara-negara tetangga atau negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun jika dilihat berdasarkan EoDB Ranking 2019, posisi Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam di peringkat ke-69, Singapura posisi ke-2, Malaysia di posisi 15, dan Thailand yang menempati posisi ke-27.

Indikator mendapatkan kredit membaik dengan meningkatnya ketersediaan informasi kredit. Perbaikan ini membantu mengurangi ketimpangan informasi, meningkatkan akses kredit bagi perusahaan kecil, menurunkan suku bunga, meningkatkan disiplin peminjam, serta mendukung pengawasan bank dan pemantauan risiko kredit.

Pendaftaran properti menjadi lebih mudah dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa tanah di pengadilan tingkat pertama. Transparansi pencatatan tanah juga telah membaik di Jakarta dan Surabaya.

Pada laporan EODB 2019, ada 11 indikator dari Bank Dunia yang menjadi acuan penilaian bagi Indonesia. Adapun indikator terendah RI ditempati oleh Enforcing Contracts (penegakan kontrak) yakni baru mencapai 47,23 persen.

Untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha itu, para analis menyarankan RI sebaiknya melihat kebijakan apa yang paling dimungkinkan untuk direalisasikan sesuai konteks yang dibutuhkan saat ini.

Bagaimanapun EODB ini merupakan alat untuk regulator, sehingga hal itu bergantung pada pembuat kebijakan di Indonesia untuk menerapkan praktik-praktik terbaik di masing-masing negara dan merealisasikan sesuai konteks yang dibutuhkan negara kita. Kita berharap pemerintah terus kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kemudahan berusaha itu agar RI bisa mengejar negara tetangga dan tidak menjadi rezim kapitalis pariah yang tertinggal dan kalah di Asia. [berbagai sumber]

Komentar

x