Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 04:24 WIB

Mengobrak-abrik DNI, Memuja Asing

Oleh : Latihono Sujantyo | Minggu, 18 November 2018 | 19:22 WIB
Mengobrak-abrik DNI, Memuja Asing
warung internet - (Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Hari Jumat, 16 November 2018, pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi XVI. Salah satu dari paket kebijakan tersebut, pemerintah melepas sejumlah sektor usaha dari daftar negatif investasi (DNI).

Seperti diketahui, DNI adalah daftar sektor usaha yang disusun oleh pemerintah guna melindungi pengusaha dalam negeri agar tak bersaing dengan pengusaha asing. Jika sebuah sektor usaha masuk dalam DNI, pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut.

Nah, dalam paket kebijakan ekonomi kali ini, pemerintah melepas sebanyak 54 sektor usaha yang bisa dimasuki oleh asing sampai kepemilikan modal sebesar 100%. Sektor usaha yang dilepas itu mulai industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian, industri percetakan kain, industri kain rajut khususnya renda, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, warung internet, sampai bank dan laboratorium jaringan dan sel.

"Dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi," kata Edy Putra Irawady, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada konferensi pers Jumat pekan lalu.

Edy betul. Investasi adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi, terutama yang langsung bisa menyerap tenaga kerja banyak. Apalagi, saat ini kinerja mesin pertumbuhan ekonomi yang lain, seperti ekspor, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah belum membaik.

Konsumsi rumah tangga belum pulih akibat kenaikan harga barang impor setelah rupiah terdepresiasi. Konsumsi pemerintah, meski penyerapannya membaik, juga belum menjadi jaminan. Nah, lantaran kondisinya seperti ini, mau tidak mau investasi harus digenjot.

Tapi, ya itu tadi, aliran invetasi yang dibuka untuk asing kebablasan. Sampai kelas recehan dibuka untuk asing. Anehnya, Indonesia juga belum dianggap sebagai tempat investasi baru yang aman. Hukum dan politik terus gaduh. Padahal, ketidakpastian hukum, politik, dan ketidakseriusan memberantas korupsi menjadi penghambat utama investasi.

Itulah sebabnya, banyak kalangan menilai pemerintah terlalu tergesa-gesa merevisi DNI. "Kita memang butuh investasi. Tapi bukan dengan cara seperti ini, semua dibuka untuk asing. Kita seperti memuja asing," kata seorang pengusaha.

Tengok saja paket kebijakan ekonomi X yang diluncurkan pemerintah pada Februari 2016, yang sudah banyak merevisi DNI. Ada 17 bidang usaha yang dibuka bagi asing untuk masuk dengan kepemilikan 100%, antara lain restoran, industri perfilman, laboratorium pengolahan film, pengusahaan jalan tol, sport center, lembaga pengujian perangkat telekomunikasi/tes laboratorium, industri crumb rubber, industri bahan baku obat, dan cold storage.

Selain itu, asing diizinkan memiliki saham 67%-95% di 67 bidang usaha, seperti biro perjalanan wisata, perkebunan dengan luas minimal 25 hektar, sewa guna usaha, distributor, pergudangan, pelatihan kerja, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara, museum swasta, jasa boga, jasa konvensi, pameran, serta jasa bisnis/jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pekerjaan di atas Rp10 miliar, seperti penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi.

Baru sebulan diluncurkan, suara protes muncul di sana-sini. Maklum, kebijakan ekonomi yang membuka lebih luas kepada asing untuk membuka usaha di berbagai sektor itu bakal membuat industri lokal babak belur.

Adalah Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) cabang Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang merasa keberatan dengan kebijakan ini. Sebab, dengan kepemilikan 100% modal asing di industri karet remah (crumb rubber), kebijakan ini jelas akan mengancam 15 perusahaan karet di daerah ini.

Tak kalah sengit penolakan datang dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (Asita). Mereka keberatan kepemilikan asing dalam industri biro perjalanan wisata dinaikkan dari 49% menjadi 67%.

Mereka mengatakan, biro perjalanan wisata lokal yang selama ini menjadi ujung tombak industri pariwisata nasional seharusnya diproteksi, bahkan perlu diberikan insentif untuk meningkatkan perannya.

Lihat juga usaha restoran, yang dalam paket kebijakan ekonomi ke X ini bisa dimasuki asing sampai 100%. Bayangkan, di sektor usaha ini banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggantungkan hidupnya. Dengan kekuatan modal dan SDM yang lebih terampil, asing bisa dengan leluasa menggempur pemain-pemain lokal. [lat]

Komentar

Embed Widget
x