Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 20 Januari 2019 | 10:50 WIB

Paket Ekonomi Jilid XVI

Defisit Transaksi Berjalan Terancam Makin Menganga

Oleh : Ahmad Munjin | Senin, 19 November 2018 | 16:05 WIB

Berita Terkait

Defisit Transaksi Berjalan Terancam Makin Menganga
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ekonom mengkhawatirkan semakin menganganya defisit transaksi berjalan seiring pemerintah yang melepas 54 sektor usaha dari daftar negatif investasi (DNI). Asing bisa masuk sampai kepemilikan modal 100%.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai pemerintah tergesa-gesa sehingga terkesan mengejar target dalam mengeluarkan paket kebijakan ekonomi XVI. Pemerintah terlihat tidak memiliki blue print arah ekonomi.

"Dalam hal ini, orientasi pemerintah belum clear. Pada era SBY, pemerintah punya MP3EI. Pada era Jokowi, pemerintah punya Nawacita, ada Industry 4.0, tapi tidak jelas arahnya. Terlihat tidak komprehensif," katanya kepada INILAHCOM, di Jakarta, Senin (19/11/2018).

Sektor usaha yang dilepas itu di antaranya, industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian, industri percetakan kain, industri kain rajut khususnya renda, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, warung internet, serta bank dan laboratorium jaringan dan sel.

Memang, kata dia, langkah tersebut bisa menyerap investasi asing. Selama produksi asing berorientasi ekspor, tak masalah bersaing dengan produk lokal. Toh, nantinya yang diuntungkan konsumen dengan harga yang relatif murah.

Akan tetapi, David justru mengkawatirkan semakin lebarnya defisit transaksi berjalan yang saat ini berada di posisi nyaris 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Ini terlihat daftar DNI belum komprehensif," tuturnya.

Seharusnya, pelepasan DNI itu difokuskan pada sektor usaha yang berorientasi ekspor. Jika ini yang dilakukan,devisa hasil ekspor (DHE) nantinya bisa digunakan untuk pengembangan usaha di sektor yang terdaftar dalam DNI.

"Jika tidak, saya khawatir impor naik dari usaha-usaha asing itu. Lebih celaka lagi, jika asing bukan hanya membawa barang dan modal tapi juga tenaga kerja. Misalnya mereka membuka usaha berbahan baku gandum yang itu jelas diimpor. Terus kalau dividen perusahaan di kuartal II akan keluar sehingga membebani transaksi berjalan," tuturnya.

Memang, David mengakui, pemerintah perlu menggenjot investasi asing. Sebab, Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia baru mencapai 3% PDB. "Sedangkan Vietnam sudah mencapai 6%, Malaysia 5% dan Thailand 5%," papar David.

Namun demikian, dia menegaskan, menggenjot investasi asing harus dengan orientasi yang jelas, bukan kebijakan reaktif dan sesaat. "Saya khawatir, nanti ganti menteri, ganti kebijakan," timpal dia.

Dia mencontohkan orientasi ekonomi China tahun 2025 yang fokus pada industri teknologi yang di antaranya adalah industri artificial intelligent. "Kita belum punya orientasi semacam itu," ungkap dia.

Di atas semua itu, David mengharapkan pemerintah fokus pada persoalan defisit transaksi berjalan dan tenaga kerja. Sebab, berdasarkan hitung-hitungan Asian Development Bank (ADB), tanpa defisit transaksi berjalan, ekonomi Indonesia saat ini hanya tumbuh 3%. "Artinya, kalau tidak ingin defisit harus tidak impor dan mengorbankan pertumbuhan ekonomi."

Alih-alih menghapus DNI, David lebih menyarankan pemerintah untuk mengambil peluang dari perang dagang AS-China. Saat ini terdapat 430 perusahaan AS di China yang akan direlokasi. Begitu juga sebaliknya. "Jika Indonesia bisa menampung 10% saja dari 430 dan berorientasi ekspor sudah lumayan," imbuhnya.

Asal tahu saja, DNI adalah daftar sektor usaha yang disusun oleh pemerintah guna melindungi pengusaha dalam negeri agar tak bersaing dengan pengusaha asing. Jika sebuah sektor usaha masuk dalam DNI, pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut. [jin]

Komentar

x