Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 20 Januari 2019 | 11:06 WIB

Paket DNI Jokowi Rugikan UKM Milik Rakyat?

Oleh : Ahluwalia | Senin, 19 November 2018 | 21:38 WIB

Berita Terkait

Paket DNI Jokowi Rugikan UKM Milik Rakyat?
Presiden Joko Widodo - (Foto: inilahcom/Riset)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan Daftar Negatif Investasi, DNI. Sayang asing diperbolehkan menguasai saham 100% beberapa sektor UKM. Padahal UKM adalah usaha rakyat. Bagaimana ini?

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan dalam daftar relaksasi tersebut pemerintah melepas sebanyak 54 bidang usaha ke asing. Artinya, modal asing bisa masuk lewat kepemilikan modalnya sebanyak 100 persen.

"Tentunya dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi," kata Edy saat menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).

DNI merupakan daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik dari pengusaha asing. Bila sebuah bidang masuk dalam DNI, artinya pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut.

Sebelum kebijakan paket ekonomi ke-16 dirilis, Edy mengatakan sektor usaha yang mendapat relaksasi 100 persen tak banyak dilirik investor asing. Padahal pemerintah telah melakukan relaksasi DNI lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dengan adanya relaksasi ini, total bidang usaha yang telah direlaksasi mencapai 303. Sedangkan dengan adanya kebijakan paket baru ini total telah ada sebanyak 87 bidang usaha yang telah dilepas ke asing. Ada 54 bidang usaha yang modal atau sahamnya bisa 100 persen dimiliki asing.

Para analis dan ekonom terkejut atas keputusan Presiden Jokowi membolehkan kebijakan bagi modal asing untuk masuk termasuk ke sektor yang selama ini digeluti UKM dan menguasai sektor yang seharusnya untuk rakyat itu. Modal asing dibebaskan 100% untuk menguasai UKM yang sangat merugikan bangsa Indonesia.

"Ini namanya bukan membangun Indonesia tetapi membangun di Indonesia. Sebab sama sekali tidak ada roh Trisakti dan Nawacita-nya," tegas Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli, alumnus ITB, Sophia University Tokyo dan Boston University AS.

Para analis melihat, Pemerintah nampaknya sudah putus asa dalam mengatasi lesunya ekonomi. Bagaimana tidak ? Sektor-sektor yang seharusnya untuk rakyat, UKM, malah dibebaskan 100% untuk asing seperti warung internet, renda, pengupasan umbi-umbian, jasa survei, akupuntur, content internet dll? Lantas, bagaimana nasib UKM kita? Bisa terpukul dan tersudut, bahkan semaput.

Oleh sebab itu, para analis dan ekonom mendesak Presiden Jokowi membatalkan kebijakan itu. Publik ingin kebijakan yang merugikan rakyat ini dibatalkan. Di mata rakyat, kebijakan Jokowi itu merupakan kampanye yang tidak baik menuju Pilpres 2019.

Berikut daftar 54 bidang usaha yang modal atau sahamnya bisa 100 persen dimiliki asing.

1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian

2. Industri percetakan kain

3. Industri kain rajut khususnya renda

4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet

5. Warung Internet

6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun

7. Industri kayu veneer

8. Industri kayu lapis

9 Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)

10. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip)

11. Industri pelet kayu (wood pellet)

12. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan

13. Budidaya koral/karang hias

14. Jasa konstruksi migas: Platform

15. Jasa survei panas bumi

16. Jasa pemboran migas di laut

17. Jasa pemboran panas bumi

18. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi

19. Pembangkit listrik di atas 10 MW

20. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi

21. Industri rokok kretek

22. Industri rokok putih

23. Industri rokok lainnya

24. Industri bubur kertas pulp

25. Industri siklamat dan sakarin

26. Industri crumb rubber

27. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan

28. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek

29. Jasa survei kuantitas

30. Jasa survei kualitas

31. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati

32. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar

33. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya

34. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik

35. Galeri seni

36. Gedung pertunjukan seni

37. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu

38. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang

39. Jasa sistem komunikasi data

40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap

41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak

42. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb)

43. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya

44. Jasa akses internet

45. Jasa internet telepon untuk keperluan publik

46. Jasa interkoneksi internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya

47. Pelatihan kerja

48. Industri farmasi obat jadi

49. Fasilitas pelayanan akupuntur

50. Pelayanan pest control atau fumigasi

51. Industri alat kesehatan: kelas B

52. Industri alat kesehatan: kelas C

53. Industri alat kesehatan: kelas D

54. Bank dan laboratorium jaringan dan sel

Kondisi di atas mencerminkan bahwa ekonomi domestik makin memburuk dan pemerintah nekat mengambil jalan lain dengan mengundang modal asing untuk masuk ke sektor UKM, yang pasti mengundang reaksi negatif dari dunia usaha menengah dan kecil yang terancam dicaplok atau didominasi modal asing tersebut. Sungguh ekonomi kita kemelut dan gaduh politik menuju Pilpres 2019 bisa makin ribut. [berbagai sumber]

Komentar

x