Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 10 Desember 2018 | 06:04 WIB

KLHK Canangkan Target Pembangunan 2019

Kamis, 6 Desember 2018 | 12:47 WIB

Berita Terkait

KLHK Canangkan Target Pembangunan 2019
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Tahun anggaran 2019 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Biro Perencanaan, Ayu Dewi Utari saat membuka rapat pembahasan monitoring dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) serta penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (RK DAK) Fisik Bidang LHK Tahun 2019 di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Ayu menjelaskan, pembangunan tahun 2019 dijabarkan ke dalam dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas, dan dimensi pemerataan dan kewilayahan serta sembilan prioritas nasional yang tercantum dalam Nawacita. Hal tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam menjalankan pembangunan secara berkelanjutan.

"Dalam masa kerja 4 tahun ini, KLHK telah mampu mencapai target-target dalam dokumen RPJMN Nasional 2015-2019. Antara lain peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2018 dengan nilai 66,5. Selanjutnya, rehabilitasi hutan dan lahan mencapai 599.813 Ha dengan penurunan laju deforestasi 0,5 juta Ha/tahun dan penurunan luas kebakaran hutan dan lahan yang signifikan dari 2,61 juta ha di 2015 menjadi 0,02 juta ha sampai Agustus 2018. Selain itu, serapan tenaga kerja sektor industri kehutanan mencapai 2,14 juta orang," ungkap Ayu.

Ayu menegaskan, dalam APBN 2019 ke depan, fungsi perlindungan lingkungan hidup sebagai salah satu proyek prioritas nasional terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaannya. Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah terjadinya bencana alam dan menjaga kelestarian hutan.

Dalam APBN 2019, alokasi anggaran fungsi tersebut digunakan untuk mendukung beberapa program utama pada fungsi perlindungan lingkungan hidup. Program utama pada rehabilitasi hutan dan lahan dijabarkan melalui: (1) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; (2) Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3; (3) Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial; serta (4) Program Pengendalian Perubahan Iklim.

KLHK mensinergikan target prioritas nasional bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui berbagai skema pendanaan dengan prinsip money follow program prioritas dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Sebagai pelaksanaan dari desentralisasi fiskal, Pemerintah menganggarkan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang bersumber dari APBN kepada daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Anggaran TKDD merupakan salah satu instrumen untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Di sektor LHK terdapat TKDD yang mendukung pembangunan sektor LHK, antara lain: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) dimana alokasinya naik 5,2 % outlook 2018, Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang LHK alokasinya naik 11,5 % dari outlook 2018, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) dan Dana Insentif Daerah (DID) Pengelolaan Sampah yang merupakan skema pendanaan baru. Selain itu, KLHK telah mengalokasikan anggarannya untuk pelimpahan dan penugasan kepada daerah dalam bentuk mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) demi mensinergikan lokus pembangunan LHK di daerah.

Sementara itu, DAK Fisik Penugasan Bidang LHK TA. 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian nilai IKLH sebesar 66,5 68,5; upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian kerusakan ekosistem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pemulihan kesehatan dan daya dukung dan daya tampung DAS, serta meningkatkan operasionalisasi KPH, Tahura dan Hutan Kota.

Dari sekian alternatif pendanaan yang dialokasikan ke daerah, diperlukan sinergisitas anggaran antar sumber pendanaan baik dari APBN maupun APBD, serta penguatan koordinasi dan kerjasama bersama pemerintah daerah, sehingga diharapkan secara kumulatif bersama-sama sektor lain menggerakkan pembangunan nasional.

"Sektor LHK harus mampu menyelesaikan seluruh persoalan lingkungan hidup dan kehutanan dilapangan. Seluruh komponen harus bergerak untuk senantiasa tidak hanya memenuhi kinerja sebatas dokumen pelaporan, tetapi bagaimana bisa mendekatkan jarak antara capaian numerik dengan faktual di lapangan," tutup Ayu. [*]

Komentar

x