Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 10 Desember 2018 | 05:56 WIB

Gratifikasi Eni Saragih untuk Lobi Pejabat ESDM?

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 7 Desember 2018 | 04:51 WIB

Berita Terkait

Gratifikasi Eni Saragih untuk Lobi Pejabat ESDM?
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Dalam dakwaan bekas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih terungkap ada gratifikasi yang diterima dari sejumlah pengusaha sektor pertambangan batu bara.

Salah satunya dari Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samin Tan senilai Rp5 miliar. Pemberian terealisasi karena anak usaha Samin Tan, yakni PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) meminta tolong kepada Eni terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Permintaan itu disanggupi dan membantu memfasilitasi antara pihak Kementerian ESDM dengan pihak PT AKT. Sayangnya, dalam surat dakwaan itu tak dijelaskan siapa orang ESDM yang diketemukan Eni dengan PT AKT. Hanya saja KPK dalam mengusut kasus ini sudah memeriksa Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot.

Usut punya usut, PKB2B milik PT AKT diterminasi oleh ESDM. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, terminasi dilakukan setelah melalui sejumlah tahapan. Sebanyak tiga kali teguran yang dilayangkan ke AKT untuk membatalkan atau mencabut perjanjian terkait penjaminan.

Pasalnya AKT menjadi jaminan hutang perusahaan induk yakni PT Borneo Lumbung Energi Metal kepada Standard Chartered Bank pada 2016. Jaminan hutang itu tanpa persetujuan dari pemerintah.

Dalam surat teguran itu disebutkan AKT diminta menyampaikan bukti pencabutan perjanjian jaminan hutang paling lambat pada 22 Maret 2017. Namun sampai waktu yang ditetapkan AKT tidak memenuhi teguran tersebut. Hal ini yang memaksa ESDM untuk melakukan terminasi. Sebab dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) sudah diatur mengenai mekanisme pembiayaan dan terminasi.

"Jadi kami lakukan terminasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Agung, di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Terminasi yang dikeluarkan oleh ESDM pun digugat PT AKT ke pengadilan. PT AKTmengajukan kasasi karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menyatakan terminasi AKT yang dilakukan oleh Kementerian ESDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan majelis hakim itu mengabulkan upaya banding yang diajukan oleh Kementerian ESDM. Hal ini lantaran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebelumnya memenangkan gugatan yang diajukan AKT terkait terminasi tersebut.

Putusan banding yang dibacakan pada 7 Agustus kemarin itu menyatakan pengadilan menerima permohonan banding Kementerian ESDM. Kemudian Majelis Hakim juga membatalkan putusan sela PTUN Jakarta yang sebelumnya memenangkan gugatan AKT serta menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan terminasi.

"Kami menghormati keputusan pengadilan tersebut. Keputusan terminasi itu sesuai dengan tugas fungsi kami sesuai dengan aturan," kata Agung. [jin]

Komentar

x