Find and Follow Us

Kamis, 23 Mei 2019 | 02:56 WIB

Rentenir Online Ilegal China, Ini Kata Rudiantara

Oleh : Mohammad Fadil Djailani | Kamis, 13 Desember 2018 | 14:16 WIB
Rentenir Online Ilegal China, Ini Kata Rudiantara
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer-to-peer lending/P2P) teknologi finansial (fintech) yang tidak tedaftar atau ilegal.

Dari 404 layanan pinjam meminjam lewat aplikasi tersebut kebanyakan berasal dari negara China.

Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengatakan dirinya tidak pasif dalam melihat perkembangan marakanya aplikasi pinjam meminjam yang tidak sesuai aturan.

Menurutnya Kominfo terus memantau aplikasi-aplikasi fintech yang diduga ilegal, berdasarakan data dari OJK maupun pengaduan masyarakat.

"Kita tidak boleh pasif, artinya di Satgas OJK itu punya daftar ilegal App, daftar fintech yang legal, nah diluar itu ilegal. Saya pikirnya gitu gampang, jadi kalau ada yang menawarkan layanan jasa keuangan menggunakan teknologi atau fintech tapi diluar ini, yaudah langsung block aja," kata Rudiantara saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Menurut Rudiantara masyarakat juga harus berperan aktif jika perusahaan fintech yang dipinjamnya melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan aturan laporkan saja ke Kominfo.

"Laporan ke Kominfo kami terima, kami tinggal kroscek dengan daftar OJK saja. Berarti kalau gak ada ya ilegal. gitu ajaa. itu berdasarkan laporan masyarakat. Kalau ketemu layanan fintech tapi tidak ada disitu saya Blok sederhana aja," katanya.

Rudiantara mengaku hingga kini, sudah ada ratusan aplikasi fintech yang diblokir oleh pihaknya, namun untuk angka pastinya Chief RA panggilan akrabnya sedikit lupa. Tapi dalam laporan OJK sudah ada 404 aplikasi fintech ilegal yang telah di blokir.

"Waduh saya sendiri gak hafal, ratusan itu yang sudah diblokir lah, yang sepengetahuan saya itu 270an (aplikasi fintech). Tapi kan antara OJK dan Kominfo timnya jalan terus. ya mungkin 404 itu," katanya.

Sebelumnya, OJK mengaku komit untuk terus memberantas para pelaku penyelenggara fintech ilegal, pasalnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bakal memperkarakan OJK jika gagal dalam memberantas para pelaku fintech ilegal lantaran banyaknya aduan masyarakat.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengaku hingga saat ini OJK telah memblokir 404 fintech ilegal yang meresahkan masyarakat yang bekerjasama dengan kementerian dan lembaga yang lain.

"Memutus akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan fintech payment system bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Sekar di Kantornya, Jakarta Rabu (12/12/2018).

Menurutnya saat ini OJK telah mencatat 78 fintech yang terdaftar dan mengantongi izin secara resmi hingga 12 Desember 2018. Jumlah tersebut telah memenuhi aturan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Indivasi.

"Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu menyampaikan laporan kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum," jelasnya.

Maka dari itu OJK mengimbau kepada masyarakat agar membaca dan memahami persyaratan ketentuan dalam P2P terutama mengenai kewajiban dan biayanya.

Hal yang harus dipahami adalah P2P lending merupakan perjanjian pendanaan yang akan menimbulkan kewajiban dikemudian hari untuk pengembalian pokok dan bunga utang secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

"Keberadaan P2P merupakan bentuk alternatif pendanaan yang mempermudah akses keuangan masyarakat. Namun, selain manfaat yang bisa didapat, masyarakat harus benar-benar memahami risiko, kewajiban dan biaya saat berinteraksi dengan P2P, sehingga terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan," katanya. [jin]

Komentar

Embed Widget
x