Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 27 Maret 2019 | 06:43 WIB

Swasta Wajib Bikin Kebun Rakyat, Sulitnya di Sini

Kamis, 13 Desember 2018 | 17:30 WIB

Berita Terkait

Swasta Wajib Bikin Kebun Rakyat, Sulitnya di Sini
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mewajibkan perusahaan perkebunan membangun perkebunan rakyat minimal 20% dari luas total kebun yang diusahakan. Masih banyak kendala.

Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), Achmad Mangga Barani mengatakan, beleid tersebut bermaksud baik yaknimembangun kemitraan swasta dengan masyarakat. Hanya saja, situasi di lapangan masih banyak kendala dan permasalahan.

Misalnya, belum adanya kepastian hukum, kerancuan dan multitafsir antara perusahaan, kepala daerah serta pemangku kepentingan lainnya. "Kondisi tersebut disebabkan, antara lain, pengaturan dalam regulasi dan/kebijakan yang satu dengan lainnya masih inkonsisten, mekanisme pelaksanaannya belum diatur secara jelas dan tegas, dan perhitungan 20% masih belum jelas sehingga belum terdapat kesatuan pengaturan dan penafsiran yakni apakah perhitungannya berdasarkan dari luasan areal berdasarkan IUP atau HGU atau areal tertanam," kata Mangga Barani dalam sebuah seminar Kelapa Sawit di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Sedangkan Deputi bidang Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah aturan untuk memudahkan pelaku usaha perkebunan.

Salah satunya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium sawit bisa menjadi acuan pendataan laha perkebunan sawit. Musdhalifah menyebut, Inpres tersebut mempercepat pelaksanaan aturan selama 3 tahun dalam rangka mengevaluasi lahan sawit di Indonesia. "Semuanya kami harmonisasi karena tidak ada yang kontradiktif satu sama lain," ujarnya.

Sedangkan Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian, Bambang menegaskan, porsi 20% yang diwajibkan bagi pengusaha sawit adalah di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah dimiliki. Artinya, pengusaha harus menambah 20% kepemilikan lahan untuk diberikan kepada petani rakyat.

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. "Perusahaan perkebunan yang melanggar kewajiban tersebut, bakal dikenai sanksi administratif. Bisa berupa denda, pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan, atau pencabutan izin usaha perkebunan," paparnya.

Menurut catatan Kementan, luas lahan sawit saat ini mencapai 14,31 juta hektar (ha). Di mana, luas perkebunan rakyat 5,81 juta ha, perkebunan negara 713.000 ha, dan milik swasta 7,79 juta ha. Sedangkan realisasi pembangunan kebun masyarakat sejak 2007 yang dilakukan Kementan mencapai 623.114 ha. Masih di bawah target 2017 seluas di 874.398 ha.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono berharap, pemerintah bisa segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur izin usaha perkebunan, terutama terkait isu perkebunan sawit rakyat.

Saat ini, kata Joko, regulasi yang mengatur isu ini tersebar dalam sejumlah peraturan menteri, instruksi presiden dan UU tentang Perkebunan. Harapannya, melalui PP, maka teknis pelaksanaan evaluasi, konversi kawasan hutan dan fasilitasi perkebunan rakyat, dapat disatukan. Terutama terkait teknis penyerahan 20% dari total area Hak Guna Usaha untuk petani rakyat.

"Aturan terkait lahan sawit tumpang tindih dan diatur oleh terlalu banyak beleid. "Ini banyak regulasi nya bahkan cenderung overrated, apakah melalui juknis atau PP bisa perkaya untuk solusi ini," kata Joko. [tar]

Komentar

x