Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 19 Februari 2019 | 23:07 WIB

Pemutihan Utang Korban Bencana, DPR Semprot OJK

Jumat, 14 Desember 2018 | 10:54 WIB

Berita Terkait

Pemutihan Utang Korban Bencana, DPR Semprot OJK
Anggota DPR asal Fraksi Nasdem, Ahmad HM Ali - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota DPR asal Fraksi Nasdem, Ahmad HM Ali, menkritik keras OJK Sulawesi Tengah. Lantaran tidak melakukan pemutihan utang terhadap korban bencana Palu, Sigi, Donggala (Pasigala).

Padahal, kata dia, pemutihan utang ini berdampak kepada bergeraknya roda perekonomian di daerah tersebut. "Bukannya mendorong percepatan pemulihan, malah pernyataan OJK ini dapat berdampak pada rasa keadilan masyarakat korban bencana lebih terluka," kata Politisi Nasdem asal Sulawesi Tengah ini melalui keterangan pers di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Dalam pandangan pria yang akrab dipanggil Mat Sun ini, terjadi salah kaprah yang mendasar di OJK. "Yang paling kentara pendekatan OJK yang terlalu kaku kepada formalitas. Sehingga terkesan lepas dari konteks dengan menyamakan antara situasi normal dengan kondisi force majeure. Bencana memang baru saja berlalu, tetapi saat ini masyarakat korban bencana Pasigala belum sepenuhnya pulih. Biarkan masyarakat korban bencana pulih terlebih dahulu, baru cara normal bisa diberlakukan," urai Ahmad Ali.

Dia bilang, karena terkesan lepas dari konteks, OJK mencerminkan kebijakan yang tidak utuh, menyeluruh dan terukur dalam melihat persoalan. "Pertama, secara sosial politik, pernyataan OJK tersebut bukannya menenangkan, tetapi menyulut situasi makin tidak stabil. Padahal stabilitas sosial adalah situasi perlu untuk mempercepat upaya pemulihan," ujarnya.

Di sisi lain, secara ekonomi, situasi bencana dan pasca bencana umumnya diikuti dengan inflasi yang tinggi. Kondisi tersebut sudah cukup menyulitkan, yang jika ditambah dengan tunggakan kredit akan menjadi beban yang lebih memberatkan. "Daya beli masyarakat terpukul yang berakibat ekonomi menjadi sulit berdenyut," paparnya.

Dikatakan, tuntutan masyarakat korban bencana Pasigala untuk pemutihan utang, tidak saja merupakan tuntutan yang wajar, tetapi juga sangat mungkin untuk dilakukan.

"Secara hukum, perjanjian atau perikatan kontrak dapat dibatalkan, jika unsur subjektifnya terpenuhi. Dalam pandangan saya, dalam kasus masyarakat korban bencana sebagai debitur, unsur subjektifnya telah terpenuhi karena debitur kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajiban akad kredi, bukan karena sengaja, tetapi karena bencana," terang Ahmad Ali.

Ahmad Ali berkeyakinan, atas dasar itu pula sehingga Kementerian Keuangan justru berpandangan bahwa penghapusan utang kredit masyarakat korban bencana gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah dapat dilakukan.

"Jadi, secara pribadi saya menilai pernyataan OJK tersebut adalah pernyataan yang keblinger, menyakitkan dan tidak mendorong percepatan pemulihan sama sekali" kata dia. [tar]

Komentar

Embed Widget
x