Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 20 Januari 2019 | 10:49 WIB

Bisnis Batubara Orang Dekat Jokowi Disorot LSM

Oleh : Iwan Purwantono | Selasa, 18 Desember 2018 | 13:36 WIB

Berita Terkait

Bisnis Batubara Orang Dekat Jokowi Disorot LSM
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Awal pekan ini, publik dibikin heboh informasi LSM tentang dugaan korupsi elit politik. Nama Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, nyangkut. Wah gawat.

Ceritanya, Greenpeace, Auriga, Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) merilis laporan berjudul Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara.

Dalam laporan tersebut, koalisi LSM ini, menyoroti perilaku para elite politik yang menguasai bisnis batubara. Baik yang berada di lingkar istana maupun luar istana.

Nah, salah satu yang paling santer disorot adalah Menko Kemaritiman Luhut B pandjaitan, melalui Toba Sejahtra Group. Tata Musytasya dari Greenpeace mengatakan, studi kasus yang dilakukan terhadap anak usaha Toba Sejahtra, yakni Kutai Energi, menunjukkan perusahaan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dari data yang dirilis dalam Coalruption, 4 dari 10 lubang terbuka di daerah konsesi Kutai Energi di Kutai Kartanegara, tidak direklamasi. Bahkan, di salah satu lubang, airnya mengalir ke Sungai Nangka tanpa disaring. Tentu saja berdampak kepada kerusakan lingkungan akibat pencemaran.

Ironisnya, temuan ini tidak mendapat respos cepat. Dengan kata lain, pencemaran Sungai Nangka dibiarkan begitu saja. Tata menjelaskan, korupsi yang dilakukan para elite seperti contoh kasus di atas, merupakan korupsi politik dengan memanfaatkan struktur oligarki dan desentralisasi.

Coalruption menyebutkan, Bupati Kukar saat itu, Rita Widyasari dianggap dekat dengan Luhut dengan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bagi Trisensa Mineral Utama dan memperpanjang izin milik Indomining. Keduanya merupakan anak usaha Toba Sejahtra.

Lalu bagaimana respons Luhut? Mudah saja, pria yang hobi berenang ini buru-buru membantah. Dia bilang sudah tidak cawe-cawe bisnis Toba Sejahtra Group, selama 4 tahun belakangan.

Luhut mengatakan bahwa fokus saat ini adalam di pemerintahan, bukan bisnis. "Tidak ada (kepentingan politik), kalau ada tindak saja. Saya pun (siap) ditindak kalau salah," kata Luhut di Istana Presiden, Jakarta, Senin malam (17/12/2018).

Luhut menjamin tudingan korupsi politik dari sejumlah LSM kepadanya, salah alamat. "Masa saya tidak malu sudah tua begini, malu dong," tegas Luhut.
Sebelumnya, Luhut adalah pemilik 99,98% saham Toba Bara Sejahtra melalui PT Toba Sejahtra. Secara bertahap, dirinya mengurangi kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut. Toba Sejahtra terakhir kali melepas 61,79% sahamnya kepada Highland Strategic Holdings Pte Ltd, perusahaan Singapura, senilai Rp 1,07 triliun pada 9 Desember 2016.

Pasca transaksi ini, kepemilikan saham Toba Sejahtra di Toba Bara hanya tersisa 9,99%. Per 31 Oktober 2018, pemegang saham Toba Bara terdiri atas Highland Strategic 61,91%, Toba Sejahtra 9,99%, Bintang Bara BV 10%, PT Bara Makmur Abadi 6,25%, PT Sinergi Sukses Utama 5,1%, dan masyarakat 6,74%.

Lalu, benarkah Luhut sudah pensiun dari bisnis? Dari situs resmi Greenpeace dingkapkan bagaimana elite politik atau politically exposed persons, menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batubara.

"Terdapat elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batubara, contohnya seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membawahi sektor pertambangan dan energi, merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtera," tulis laporan Greenpeace, Senin (17/13/2018).

Perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batubara dan PLTU. Beberapa politically-exposed persons (PEPs) lainnya terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, termasuk anggota keluarga Luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal.

"Elite nasional bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batubara. Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi," kata Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara.

Dugaan Perampasan Lahan
Sejatinya, tuduhan miring terhadap Luhut, bukanlah barang baru. Adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pernah menyoroti PT Perkebunan Kaltim Utama (PT PKU) I yang disebut milik Luhut.

"Luhut Binsar Panjaitan memiliki PT Perkebunan Kaltim Utama (PT PKU) I di 3 kecamatan yakni Kecamatan Muara Jawa, Loa Janan dan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur," kata Fathur.

Dalam hal ini, Walhi menuding PKU dan PT Kutai Energi (KE) adalah produk perampasan tanah petani di Kaltim. Di mana, penggusuran ilegal lahan warga oleh PT PKU dan PT KE diduga berjalan sejak 2005. Walhi mengklaim telah terjadi perampasan lahan di tiga kecamatan yakni Muara Jawa, Loa Janan dan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara.

Sementara, sejak 1987, warga telah membuat sertifikat hak milik. Selain itu, pada 1997 warga yang belum memiliki sertifikat hak milik telah membuat SPPT (Surat Penguasaan Pemilikan Tanah).

Anehnya lagi, PKU justru justru memperoleh izin Hak Guna Usaha bernomor 75/HGU/BPNRI/2009 dari dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluas 8633,8 hektar pada 2009. Masa berlaku hingga 2036. Izin itu melingkupi 1.300 hektar area tempat tinggal dan kebun warga.

Warga pun mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan menang. Namun, PT PKU dan PT KE tak juga pergi dari tanah mereka.

"Jika agenda reforma agrarian pemerintah ingin berhasil, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh Presiden adalah menertibkan jajarannya dari bisnis yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merusak lingkungan," kata Fathur.

Kini, Walhi memfasiliasi warga yang menuntut perusahaan untuk memulihkan lahan warga yang telah dialihfungsikan sebagai kebun sawit dan tambang batubara.

Selain itu, warga juga menuntut perusahaan untuk mengeluarkan kampung dan lahan pertanian masyarakat dari HGU perusahaan. "Keinginan dan tuntutan warga tidak berlebihan, hanya ingin kampungnya dipulihkan," katanya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PKU 1, Suaidi Marabessy pernah menyebut tuduhan Walhi itu, salah alamat. Sebab, alih fungsi lahan dilakukan oleh manajemen sebelumnya.

Di mana, PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) baru membeli mayoritas saham PT PKU I pada 19 Juni 2013. "Jadi kalau penggusuran itu dilaksanakan sejak 2005, itu dilakukan oleh perusahaan yang lama," katanya.

Di samping itu, Suaidi menyatakan, perusahaannya telah menawarkan kerja sama lewat mekanisme bagi hasil yang pada pembicaraan terakhir disepakati 20% untuk petani, sisanya 80% untuk perusahaan. Sebelumnya, sistem bagi hasil dengan manajemen lama hanya 9:81.

Kalau temuan Walhi ini benar, tentunya tamparan bagi Presiden Joko Widodo yang ingin mewujudkan reforma agraria, melalui redistribusi aset dan membuka akses rakyat terhadap tanah. Kini, tunggu saja. nanati bakal ketahuan, siapa yang benar dan siapa yang berbohong. [ipe]

Komentar

x