Find and Follow Us

Sabtu, 20 April 2019 | 22:22 WIB

Indef: Ex-Officio BP Batam Gerus Minat Investasi

Kamis, 20 Desember 2018 | 02:30 WIB
Indef: Ex-Officio BP Batam Gerus Minat Investasi
Enny Sri Hartati, Direktur INDEF - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ex-officio BP Batam dengan Walikota Batam patut diduga keras berpotensi abuse of power. Jelas akan berdampak kepada investasi. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengusulkan untuk dibubarkan.

"Dengan keputusan ini berarti minimal pemerintah sudah melanggar Undang Undang, karena didalam Undang Undang Pemerintah Daerah tidak boleh rangkap jabatan," kata Enny Sri Hartati, Direktur INDEF di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

"Kedua kalau ini dilakukan pemerintah daerah maka pasti investor akan bertanya-tanya. Bagaimana kelanjutan dengan berbagai skema FTZ yang ditawarkan oleh pemerintah kepada mereka. Sehingga kalau muncul persoalan seperti sekarang yang paling pertama kita fikirkan yakni respon dari para pengusaha atau respon para investor," lanjut Enny.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, keputusan pemerintah terkait Badan Pengusahaan (BP) Batam, tidak ada pernyataan bahwa otoritas yang mengeluarkan perizinan lalu lintas keluar masuk barang di Batam tersebut akan dibubarkan.

Darmin mengatakan, bahwa hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, memutuskan akan menghapuskan dualisme di Batam dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam.

Presiden dan Wakil Presiden menganggap cara tersebut adalah paling efektif untuk menghilangkan dualisme yang terjadi di Batam selama ini. Sebab, perkembangan ekonomi di BP Batam tak kunjung signifikan.

Keputusan tersebut, lanjut Enny Sri Hartati jelas menyalahi aturan yang ada dan berpotensi memperburuk iklim investasi yang saat ini sudah menurun di Batam. Oleh karenanya pemerintah perlu mengkaji secara komprehensif terlebih dahulu sebelum mempublishnya ke masyarakat. Ini sangat menganggu iklim investasi di kawasan BP Batam.

"Padahal permasalahan di Batam bukan semata mata karena duallsme kelembagaan. Dipastikan pengambilan keputusan tanpa menelesik terlebih dahulu peta situasl nyata dan gambaran yang lengkap berakibat fatal dan memunculkan keresahan investor," papar Enny.

Penunjukan Wali Kota sebagai Ex-Officio BP Batam melanggar UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah karena Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Lantaran berpotensi juga munculnya konflik kepentingan anggaran dan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah.

Hal ini merupakan preseden buruk serta pelanggaran UU No 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 76 UU No.23/2014 pun mempunyai spirit agar pejabat daerah tidak menghadapi konflik kepentingan (conflict of interest). Potensi abuse of power pun terbuka, karena Wali Kota notabene pejabat politik.

Rencana Pengalihan BP Batam ke Pemkot Batam semakin meningkatkan ketidakpastian regulasi, peraturan, Iahan, infrastruktur hingga kepastian insentif bagi investor.

Terkait Dualisme Kelembagaan, jelas Enny, dapat diselesaikan dengan mengacu UU No 53/1999 ayat 21 huruf C. Dengan memberikan amanat kepada Pemerintah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah tentang pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam (cq. BP Batam). Namun Pemerintah Pusat hingga kini belum merealisasikannya. Pemerintah malah mengusulkan FTZ menjadi KEK, dan memutuskan Walikota sebagai Kepala BP Batam ex-officio.

Dengan kata lain, tambahnya penurunan kinerja ekonomi di Batam terjadi setelah Pemprov dan Pemkot, dalam ikut mengatur sektor ekonomi, investasi, industri dan pariwisata di Batam.

"Jadi perlu payung hukum untuk mengatur pembagian wewenang dan tugas antara Pemkot Batam dan BP Batam. Perlu segera menyusun PP Hubungan Kerja Pemko Batam dan BP Batam sesuai UU 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam," kata Enny.

Kota Batam merupakan salah satu kawasan strategis yang dimiliki Indonesia. Hanya berjarak 20 kilometer dari Singapura, Batam dinilai mampu menandingi negara tersebut sebagai bagian rantai produksi dan logistik global serta menjadi pusat ekonomi ASEAN.

"Karena maksud kita membangun Batam, kita ingin terjadi industrialisasi di Batam. Kalau kebijakan ini menyebabkan kegalauan, kekhawatiran, dan perasaan ketidakpastian. Ini berarti berlawanan dengan tujuan utama kita memperbaiki persoalan ini. Berarti keputusan pemerintah ini harus ditinjau ulang," kata Enny. [tar]




Komentar

x