Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 21 Januari 2019 | 21:51 WIB

DPR: Peleburan BP Batam Melanggar Undang-undang

Sabtu, 22 Desember 2018 | 15:50 WIB

Berita Terkait

DPR: Peleburan BP Batam Melanggar Undang-undang
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi VI DPR meminta pemerintah segera membatalkan rencana peleburan Badan Pengelola (BP) Batam atau dengan Wali Kota Batam.

Jika pemerintah bersikeras untuk melebur BP Batam, sama halnya dengan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang wali kota merangkap jabatan.

Selain itu, melanggar UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Huku, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Aturan ini membagi wewenang 2 lembaga dengan jelas. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota komisi VI DPR, Bowo Sidiq kepada wartawan, Jakarta, Jumat (21/12/2018). Politisi Golkar ini, meminta pemerintah untuk duduk bersama dengan DPR dalam mengambil keputusan terkait BP Batam. Karena, undang undang menyebutkan bahwa BP Batam dikelola lembaga setingkat menteri yang menjadi mitra komisi VI DPR.

Lebih lanjut Sidiq menduga, ada pihak yang tidak puas dari Pemkot Batam terhadap besarnya kewenangan yang dimiliki BP Batam, sehingga melahirkan gesekan antara BP Batam dan Wali Kota Batam.

Sebagai mitra koalisi, kami mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar undang-undang. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR mengevaluasi semua permasalahan terkait Batam sehingga senua keputusan yang diambil tidak menabrak undang-undang," kata Sidiq.

Dia mengapresiasi kinerja BP Batam di bawah kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo yang dianggap mampu membangun komunikasi yang baik dengan Pemkot Batam.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VI, Bambang Haryo. Poltisi Gerindra ini mencurigai adanya kepentingan pemerintah yang tidak diakomodir oleh BP Batam, sehingga pemerintah berencana mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan undang undang.

Lebih lanjut Bambang mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Batam, bertujuan untuk meningkatkan daya saing Batam sebagai sebuah kawasan Industri. Serta kawasan perdaganan yang terkoneksi langsung dengan pelabuhan.

Sehingga diharapkan dapat menyaingi Siingapura. Politisi Gerindra inipun mengingatkan pemerintah untuk tidak mengambil keputuaan yang melanggar undang-undang. Karena BP Batam merupakan lembaga setingkat menteri yang menjadi mitra kerja komisi VI DPR. "Menko ekuin tidak bisa mengambil keputusan sendiri terkait BP Batam". Tegasnya. [tar]

Komentar

x