Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 Maret 2019 | 09:23 WIB

Pakar: Ex Officio Kepala BP Batam Langgar Aturan

Minggu, 23 Desember 2018 | 20:35 WIB

Berita Terkait

Pakar: Ex Officio Kepala BP Batam Langgar Aturan
Pengamat Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Rencana melebur pimpinan BP Batam menjadi ex officio Kepala Daerah Kota Batam, jangan sampai menjadi yurisprudensi terburuk bagi pemerintah saat ini.

Pengamat Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana dalam sebuah diskusi di Jakarta, beberapa waktu lalu, menilai, rencana tersebut jelas-jelas menabrak berbagai regulasi dan peraturan setingkat Undang-undang.

Karena, lanjut Danang, ex officio merupakan istilah yang sering dipakai di dunia pemerintahan. Salah satu contoh seperti Ketua Dewan Kawasan itu sendiri ex officio Menteri. Kemudian apakah itu bisa di implementasikan Kepala Daerah sebagai ex officio Kepala BP Batam atau sebaliknya?

Menurutnya, terdapat dua UU penting yang dilanggar. Pertama, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di situ jelas mengamanatkan Kepala Daerah tidak boleh merangkap jabatan. Kedua, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam beleid ini mengamanatkan tidak boleh kepala daerah merangkap jabatan.

"Dan lebih konyol lagi, yang dirangkap jabatannya ini adalah satu lembaga negara namanya BP Batam, dilahirkan oleh Undang Undang, mitranya Komisi VI DPR RI. Dan yang diarahkan satu lagi, adalah Kepala Daerah, setingkat Undang Undang juga, pejabat daerah oleh Undang Undang Daerah ya kan. Satu, di mitra Komisi II DPR RI, satu di mitra Komisi VI DPR," tegas Danang.

"Jadi Kepala Daerah Kota Batam merangkap ex officio Kepala BP Batam ini mempunyai dua mitra strategis di DPR, yang tidak mungkin bisa terjadi adalah penyatuan struktur anggarannya. APBD ada di Pemkot, kemudian APBN ada di BP Batam. Ini satu mekanisme yang sangat Bad Practices kalau ini terjadi," lanjutnya.

Danang berharap, rencana tersebut jangan terburu-buru diterapkan. "Ini masih statement, ini masih press release oleh Menko Perekonomian, tapi kami pingin dikaji lagi. Seharusnya sekarang dilakukan adalah riset dahulu terhadap instrumen peraturannya, baru kemudian keputusannya meleburkan BP Batam kedalam Pemkot Batam," paparnya.

Mengingatkan saja, Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat terbatas memaparkan rencana pengambil alihan keputusan untuk menghilangkan dualisme. Namun publik mempertanyakan apakah benar Presiden Joko Widodo yang memerintahkan menghapuskan dualisme?

Karena, dualisme itu bisa bersifat suatu aturan atau kelembagaan yang dualisme atau kepemimpinan yang menjadi dualisme. "Nah, terminologi ini yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Bukan memberikan keputusan untuk meleburkan pimpinan BP Batam ex officio Kepala Daerah Kota Batam. Kemudian dicari instrumen peraturannya," urai Danang.

Menurut catatan Danang, begitu banyak serial produk produk kebijakan kita dari pemerintah yang terlihat jelas mereduksi semakin kecil peranan BP Batam itu. Dulu Otorita Batam dengan kewenangan yang besar kemudian menjadi BP Batam, kemudian ada perubahan dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kemudian perubahan kepemimpinan di tengah jalan dan hingga sekarang dengan kemuncukan pemimikiran untuk meleburkan pimpinan BP Batam ex officio Kepala Daerah Kota Batam.

Di mana, Batam menjadi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan sejak terbentuknya Otorita Batam hingga tahun 2016, Batam selalu menempati 5 tertinggi di Indonesia. Malah pernah menjadi nomer 2 dan 3, setelah DKI Jakarta. Tapi pada 2016, karena masalah ekonomi global yang juga berdampak ke Indonesia sehingga sampai 2017, tingkat pertumbuhan Batam cuma 2.1%. Ini bukan kesalahan di tingkat Batam, ini pengaruh situasi ekonomi dunia. [tar]

Komentar

x