Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 20 Januari 2019 | 11:00 WIB

Bau Amis Divestasi Freeport

Konsultan Jonan Duga Ada Potensi Kerugian Negara

Oleh : Iwan purwantono | Selasa, 25 Desember 2018 | 17:45 WIB

Berita Terkait

Konsultan Jonan Duga Ada Potensi Kerugian Negara
Mantan Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pembelian 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) oleh PT Inalum (Persero) sebagai wakil pemerintah, berpotensi merugikan negara. Apalagi harganya cukup wah yakni US$3,8 miliar atau setara Rp55,8 triliun.

Atas keputusan ini, mantan Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan mengungkapkan adanya ketidakberesan. Dia bilang, tim hukum Peradi yang sempat didaulat menjadi konsultan Menteri ESDM Ignasius Jonan, keputusan ini mengandung potensi kerugian negara.

Kata Otto di Jakarta, Senin (24/12/2018), pemerintah seharusnya tidak terburu-buru memutuskan untuk memborong mayoritas saham Freeport dengan nilai yang fantastis. Pasalnya, sesuai Kontrak Karya, masa berlakunya kontrak Freeport berakhir pada 2021.

Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah Indonesia bisa saja memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut. Otomatis, tambang yang dikelola Freeport kembali ke pemerintah Indonesia.

"Ketika Tim Peradi diminta menjadi konsultan oleh Menteri Jonan, kami baca ada klausul dalam KK yang menyatakan perpanjangan KK tergantung persetujuan pemerintah. Jadi, tak ada alasan pemerintah untuk membayar apalagi nilainya mahal," ungkap Otto.

Masih segar dalam ingatan, PT Inalum (Persero) memborong 51,2% saham PTFI dari Freeport McMoran, senilai US$3,8 miliar. Rinciannya, sebesar US$3,5 miliar untuk pembayaran 40% hak partisipasi Rio Tinto dan US$350 juta untuk Indocopper.

Sedangkan sumber pandanaan Inalum untuk menguasai Freeport itu berasal dari penerbitan surat utang global di pasar Singapura senilai US$4 miliar.

Dan, pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Otto sendiri mengaku kaget dengan keputusan pemerintah yang menunjuk Inalum menguasai Freeport. "Saya kaget ketika pemerintah mengeluarkan dana triliunan untuk membeli saham 51 persen Freeport," tegas Otto. [ipe]

Komentar

x