Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 27 Maret 2019 | 06:39 WIB

Skemanya Terlalu Mahal

KPK dan BPK harus Awasi Divestasi Saham Freeport

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 26 Desember 2018 | 00:15 WIB

Berita Terkait

KPK dan BPK harus Awasi Divestasi Saham Freeport
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah lewat PT Inalum sudah memiliki 51 persen saham Freeport Indonesia (PT FI). Nilainya cukup besar, yakni senilai US$3,85 miliar atau setara Rp55,8 triliun.

Dengan nilai yang cukup fantastis ini, peneliti Indef Abra Tallatov meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terun gunung untuk memeriksa divestasi tersebut. "Divestasi harus dibuat setransparan mungkun. Harus dikawal oleh KPK dan BPK," kata Abra, Selasa (25/12/2018).

Bukan tanpa sebab, dia meminta hal itu. Sebab dengan pinjaman yang jumbo dan bunga yang cukup besar harus benar-benar diawasi. Agar tidak dimanfaatkan oleh sebagian pihak atau kelompok untuk mengambil keuntungan dari divestasi ini. "Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan divestasi ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok," kata dia.

Ada pun dalam divestasi ini PT Inalum menerbitan global bond senilai US$4 miliar. Surat utang global itu terbagi atas empat masa jatuh tempo. Pertama obligasi senilai US1miliar untuk tenor 2018-2021 (3 tahun) dengan kupon 5,99%.

Kedua, obligasi global senilai US$1,25 miliar untuk tenor 2018-2023 (5 tahun) dengan kupon 5,71%. Ketiga, obligasi global senilai US$1 miliar untuk tenor 2018-2028 (10 tahun) dengan kupon 6,53%. Keempat, obligasi global senilai US$750 juta untuk tenor 2018-2048 (30 tahun) dengan kupon 6,75%.

Dia menilai skema ini tak menguntungkan Inalum dan terlalu mahal. "Divestasi dengan global bon bunganya itu sangat mahal, 6,9-7 persen tergantung tenornya. Dan itu pinjaman asing dengan bunga besar. Padahal freeport kan punya cadangan emas yang melimpah harusnya itu menjadi jaminan bahwa freeport selama ini selalu untung. Artinya resiko juga kecil dalam artian mengembalikan hutang," kata dia.

Sementara Hidayat Matnoer, Pengamat Kebijakan Moneter dan Publik sebelumnya mengatakan, setiap obligasi global yang akan dijual di seluruh dunia harus memiliki underwriter. Sebagai koordinator underwriter bond global tersebut ditunjuk BNP Paribas (Perancis), Citigroup (AS), Maybank (Malaysia), SMBC Nikko (Jepang), Standar Chartered Bank (Inggris).

Dalam simulasi beban keuangan perusahaan, Inalum akan membayar beban kupon sebesar Rp1,7 triliun setiap tahun dari global bond tersebut. Sementara potensi keuntungan bersih Freeport diperkirakan sebesar US2 miliar atau Rp28,9 triliun.

"Hitungan di atas kertas memang selalu mengesankan, namun risiko gagal bayar tetap ada dan Pemerintah Indonesia tetap menjadi penjamin global bond tersebut," kata Hidayat.

Menurut Hidayat, risiko jangka pendek juga ada, yakni bila bulan Juni 2019 transaksi Freeport tidak selesai, Inalum harus membayar kupon bunga 5,9%. "Laba belum jelas, namun beban kupon bond sudah di depan mata," ujar Hidayat.

Dalam aturan global bond, apabila Freeport McMoRan Inc ingin membeli global bond tersebut, Inalum tidak boleh melarang. Hal ini, menurut Hidayat, memungkinkan Freeport Indonesia dikuasai kembali oleh Freeport McMoRan Inc melalui tangan global bond Inalum.

"Skema global bond menjadikan Inalum hanya digunakan sebagai cangkang formal (Financial Vehicles) yang dapat digunakan kekuatan modal di luar Indonesia untuk menguasai Freeport Indonesia, seperti Feeport McMoRan Inc dan afiliasi turunannya," kata Hidayat.

Saat ini, Freeport masih banyak menyisakan masalah lingkungan. Antara lain kerusakan lingkungan dari aktivitas pembungan limbah berupa tailing telah berpotensi merugikan negara senilai Rp185 triliun.

Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan lindung tanpa izin pakai senilai Rp460 miliar, kekurangan penerimaan negara berupa PNBP dan kelebihan pencairan jaminan reklamasi senilai US$1.616.454.

Artinya, Freeport saat ini masih punya utang kepada Pemerintah Indonesia yang nilainha tidak sedikit. Anehnya, malah Inalum membayar lunas US$3,85 miliar kepada Freeport. Semoga saja akuisisi ini, murni atas dasar kelayakan bisnis dan investasi ketimbang kepentingan politik di tahun politik. [hid]

Komentar

x