Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 Maret 2019 | 00:21 WIB

Refleksi Akhir Tahun

Divestasi Freeport 'Goblok' & Impor Beras 'Matamu'

Oleh : Herdi Sahrasad | Senin, 31 Desember 2018 | 04:09 WIB

Berita Terkait

Divestasi Freeport 'Goblok' & Impor Beras 'Matamu'
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Sepanjang 2018, kebijakan pembelian 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) serta importasi beras, melahirkan kegaduhan yang cukup keras. Bisa jadi cerminan kelemahan struktural di tim ekonomi Presiden Joko Widodo.

Krisis internal itu ditandai oleh disharmoni antar-elite di bawah kepemimpinan Jokowi. Gesekan dan konflik kepentingan, mewarnai elite khususnya di lingkar istana. Hal itu menjadi kontroversi yang meresahkan civil society dewasa ini. Mari kita periksa.

Kini, pemerintahan Jokowi telah menggenggam 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport). Namun, banyak kalangan yang menilai PT Inalum (Persero) memborong 51,2% saham PTFI senilai US$3,85 miliar, atau setara Rp55,8 triliun. Jadi, angkanya memang tidak main-main.

Kritikan ini lantaran ada anggapan bahwa divestasi bernilai super jumbo ini, sama halnya pemerintah membeli barang atau aset sendiri.

Ekonom UI Faisal Basri yang dikenal kritis bahkan menilai kebijakan divestasi Freeport senilai US$3,85 miliar merupakan tindakan yang keliru. Tegas-tegas Faisal menyebutnya: goblok. Cukup keras memang. "Ini Freeport punya Indonesia, nih, dibeli. Kan goblok," kata Faisal.

Memang benar, proses divestasi saham PTFI harus melewati jalur terjal dan menyita energi dan waktu. Negosiasinya berlangsung alot, lama dan berliku-liku. Ada kabar, ketika divestasi 51,2% sudah rampung, bukan berarti masalah rampung. Dikabarkan, 10% saham PTFI yang menjadi hak participting interest (PI) bagi Pemda Papua, bakal kisruh.

Menanggapi Faisal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga alumni UI balas menyindir. "Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan pemerintah di bawah Presiden Jokowi, adalah tindakan dan keputusan Goblok, saya hanya ingat nasihat Almarhum Ibu saya. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa," kata Sri Mulyani, Kamis (27/12/2018).

Selanjutnya, Sri Mulyani menceritakan perjalanan panjang bagi divestasi Freeport. Pada 1967, Freeport McMoran (FCX) memegang Kontrak Karya (KK) penambangan di Bumi Papua. Di mana, KK tersebut diperpanjang pada 1991, berjangka 30 tahun gingga 2021.

Pada perpanjangan KK 1991, tercantum klausul bahwa setelah 2021, pemerintah Republik Indonesia akan memberikan perpanjangan hak penambangan 2x10 tahun (hingga 2041), dan tidak akan melakukan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar.

Selanjutnya, dengan catatan masa lalu yang panjang dan kompleksitas tersebut maka setiap ucapan, keputusan, dan tindakan menyangkut PTFI menjadi pusat perhatian semua kalangan di dalam negeri dan dunia pertambangan global.

Padahal, setiap ucapan, tindakan, dan keputusan pemerintah menyangkut penanganan pertambangan Freeport, menjadi tolok ukur. Bagaimana posisi pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan negara dan kemakmuran rakyatnya, baik di Papua di seluruh wilayah NKRI.

Kepentingan membangun ketahanan ekonomi Indonesia termasuk pembangunan industri, kepentingan perbaikan dan kelestarian lingkungan, kepentingan penerimaan negara, kepentingan kepastian hukum dan menjaga tata kelola yang baik, dan kepentingan menjaga kepercayaan dunia usaha dan Invetasi.

Dengan kekompakan pemerintah, maka pada 21 Desember 2018, proses perundingan dan transaksi telah diselesaikan secara penuh. Ada empat poin yang disepakati antara pemerintah dengan Freeport. Yakni, divestasi 51%, pembangunan smelter, kepastian penerimaan negara dan investasi, serta perpanjangan operasi 2x10 melalui IUPK.

Namun, pernyataan Faisal Basri tetap tetap saja kritis. "Katanya gara-gara 51 persen Indonesia berdaulat. Kedaulatan itu bukan ditentukan persentase. Indonesia tetap berdaulat terhadap Freeport. Karena apa? Aturan-aturan terkait kita buat, royalti berapa, pajak berapa, itu kedaulatan," tegasnya.

Faisal juga menyoroti sumber pendanaan divestasi 51% saham Freeport. Di mana, Inalum mengeluarkan surat utang global di pasar Singapura senilai US$4 miliar, atau setara Rp58triliun.

"Kalau pinjam di global bond, maka itu pinjam ke pasar. Pinjam ke pasar itu tidak ada negosiasi macam-macam. Kalau asing itu punya sentimen negatif terhadap Indonesia, dia jual besoknya. Harganya hancur. Mampus kita," jelasnya.

Sebelum isu Freeport mencuat, perkara importasi beras juga menyulut kontroversi. Di mana, pemerintahan Jokowi memutuskan untuk melakukan impor beras pada awal 2018. Keputusan tersebut dibuat melalui rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Awalnya, izin kuota impor diputuskan 500 ribu ton. Beberapa bulan berikutnya, diputuskan ada tambahan impor sebanyak 500 ribu ton. Sehingga total impornya menjadi 1 juta ton.

Namun, kuota yang diberikan juga belum dirasa mencukupi sehingga pemerintah menambah lagi kuota sebanyak 1juta. Sehingga, total impor yang dikeluarkan sebanyak 2juta ton. Dari impor tersebut, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk mengadakan izin kuota sebanyak 2 juta ton.

Di tengah perjalanan impor, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku kesulitan untuk menyimpan beras impor tersebut. Akibatnya, Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, harus menyewa gudang milik TNI.

Dari keputusan menyewa gudang milik TNI tersebut, Bulog mesti mengeluarkan uang lebih. Ia pun meminta agar pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan mau membantu kesulitannya.

Sayang, permintaan tersebut dilempar mentah-mentah oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Ia menilai tugas menyimpan beras impor merupakan kewajiban Bulog dan bukan tugas Kemendag.

Mendengar ucapan tersebut, Buwas naik pitam dan mengeluarkan umpatan 'matamu' untuk Enggar. Berita ini pun menjadi ramai di bulan September 2018.
Isu matamu dari Buwas itu menunjukkan lemahnya koordinasi dan kekompakan antar elite pemerintah dalam menyelesaikan berbagai program dan persoalan yang mengitarinya.

Semua itu isu mengalir sampai akhir Desember 2018 ini, menjadi kontroversi tersendiri. Dan menjadi bahan yang patut dikaji oleh civil society, peneliti, akademisi , dunia usaha dan kaum profesional yang perduli.

Sebab di balik itu, ada gesekan dan pertarungan kepentingan, ada misteri, dan hal-hal yang tidak transparan. Suasana politik jelang Pilpres 2019 bakal memanas memasuki tahun baru nanti, namun kepala harus tetap dingin dalam menyikapi dan merespon segela ihwal persoalan ekonomi-politik yang ada.

Bukankah demokrasi tak meghendaki penguasa yang semena-mena, atau sewenang-wenang? Demokrasi butuh dan menginginkan oposisi dan civil society yang tangguh tapi loyal. Kasus hiruk pikuk Freeport dan impor pangan adalah bagian kecil dari dinamika demokrasi itu. Ya, hati boleh panas, namun kepala harus tetap dingin. [ipe]


Komentar

x