Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 21 Januari 2019 | 21:53 WIB

Refleksi Akhir Tahun, Jokowi Inginkan Obral BUMN?

Oleh : Herdi Sahrasad | Senin, 31 Desember 2018 | 12:13 WIB

Berita Terkait

Refleksi Akhir Tahun, Jokowi Inginkan Obral BUMN?
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan segera lakukan sekuritisasi aset BUMN. Agar bisa segera dijual pihak swasta. Duitnya untuk menambal kebutuhan pembangunan infrastruktur. Apa dampaknya?

Dalam hal ini, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan langsung menyambar. Siap laksanakan.

Sejauh ini, ada dua perusahaan pelat merah yang siap melakukan sekuritisasi aset pada tahun ini. Yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT PLN (Persero). "Untuk sekuritisasi aset ada Jasa Marga dan PLN," kata Pontas.

Aset Jasa Marga yang akan dijual kepada pihak swasta tersebut ada di beberapa ruas. Salah satunya adalah ruas tol milik Jasa Marga yang ada di dalam tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR). "Jasa Marga ada di JORR yang minority (minoritas), mungkin antara Mei ke Juni. karena ada persiapan," jelasnya.

Sementara, untuk aset PLN yang akan dijual, dirinya belum mau membeberkan secara lengkap. Secara umum, Pontas mengatakan, bakal ada penjualan aset pembangkit kepada pihak pengembang listrik swasta (Independent Power Plan/IPP).

Bahwa sekuritisasi aset akan dilakukan oleh BUMN sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Akan tetapa ada pertimbangan juga mengenai berapa besar potensi investor yang akan masuk.

Namun, sejatinya wacana Jokowi untuk menjual atau menggabungkan sekitar 800 anak dan cucu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan langkah yang tidak tepat. Di sisi lain, rencana penjualan BUMN menunjukkan negara sedang mengalami krisis keuangan serius. Bisa saja bakal mengarah kepada kebangkrutan ekonomi.

Ingat, BUMN dan asetnya adalah milik negara dan rakyat. Menjual aset negara mengurangi aset negara dan memiskinkan negara. Di sisi lain, menjual BUMN, seperti menswastakan pelabuhan dan bandarudara bisa mengancam kedaulatan negara.

Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengemukakan, penjualan anak dan cucu BUMN tersebut, menunjukkan Negara sedang mengalami krisis keuangan yang serius dan bisa mengarah kepada kebangkrutan perekonomian karena aset negara akan dijual.

"Produk BUMN dan aset BUMN adalah milik negara, aset negara, aset rakyat. Menjual aset negara artinya akan membuat berkurang aset negara dan memiskinkan negara," kata Ferdinand.

Ferdinand meminta, pemerintah menjelaskan kepada rakyat secara terbuka, tentang aset mana saja yang bakal dijual. Serta, berapa nilainya; peruntukan dana untuk apa?

"Gencarnya pemerintah ingin menjual aset negara menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah sudah terjerembab, terpuruk pada jalan buntu. Daya pikir tak lagi mampu mencari dan menemukan jalan alternatif mencapai tujuan," kata Ferdinand.

Merespons hal itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengaku siap menjalankan sekuritisasi aset. Sebagaimana yang diperintahkan Jokowi.

Dalam kaitan ini, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan rencana pemerintah akan menjual 800 BUMN maka menandakan bahwa saat ini pemerintah sudah tidak punya uang.

Oleh karena itu daripada APBN bangkrut, tidak bisa menutupi bayar utang, gaji pegawai, dan tunjamgan fasilitas mewah pejabat, maka pemerintah akan lebih baik menjual apa yang bisa dijual termasuk 800 BUMN untuk dijual.

"Dengan kondisi ini maka ke depan, Indonesia bakal tergadai karena Menteri Keuangan Sri Mulyani juga terus menerus menumpuk utang, dan tidak punya kemampuan untuk mengurangi utang," ujarnya.

Uchok menegaskan, saat ini, pemerintah hanya bisa meningkatkan belanja negara tanpa bisa meningkatkan pendapatan selain dari utang.

Oleh karena itu sudah jelas bahwa Indonesia ke depan maka kedaulatannya akan tergadai bila tidak bisa mengelola APBN dengan melakukan terebosan dengan melakukan moratorium kepada utang yang mencekik.

Pengamat kebijakan Yusri Usman, mengaku tidak setuju pemerintah menjual BUMN. Alasannya, sesuai pesan UU bahwa BUMN ditugaskan oleh negara untuk mengelola semua potensi sumber daya alam dan fasilitas publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga hasil dari pengelolaan BUMN disajikan untuk rakyat agar sejahtera. "Tentu tidak mudah pemerintah melakukan penjualan aset BUMN tanpa alasan yang jelas. Apalagi khususnya untuk BUMN yang strategis," kata Yusri, Kamis (19/10/2017).

Soal banyaknya BUMN yang merugi, sambung Yusri, karena akibat korupsi yang sistemik, terstruktur dan masif. Oleh karena itu korupsi di BUMN kadang melibatkan oknum di legislatif dan eksekutif dan juga penegak hukum lainnya. Harusnya yang dilakukan perampingan BUMN maka pilih profesional yang mempunyai kompentensi sesuai keahliannya, termasuk integritas dengan visi-misi yang jelas dalam membangun proses bisnis yang transparan dan akuntable.

Selain itu hindari juga intervensi kekuasaan politik terhadap Kementerian BUMN dalam mengelola BUMN. Bagaimanapun politisasi atas BUMN era Jokowi membuat BUMN-BUMN iotu merugi, sebab mestinya profesionalisme yang harus digeber untuk mengelola BUMN agar berkembang, bukan malah merugi dan jatuh.

Nampaknya isu penjualan asset BUMN ini akan jadi isu penting an genting dalam debat Pilpres mendatang, dan solusi yang lebih obyektif serta cerdas dan punya terobosan, sangat diharapkan public agar debat Pilpres itu tidak jadi debat kusir yang mengecewakan. [ipe]


Komentar

x