Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 22 Januari 2019 | 02:14 WIB

Jokowi Marahi BPJS, Pasien RS Tetap Saja Terlantar

Oleh : Herdi Sahrasad | Jumat, 4 Januari 2019 | 04:04 WIB

Berita Terkait

Jokowi Marahi BPJS, Pasien RS Tetap Saja Terlantar
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Masih ingat bagaimana geramnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena harus turun tangan mengurus utang rumah sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)? Kini masalahnya sudah rampung?

Ternyata jawabannya belum tentu. Hingga kini, keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih saja pincang. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani ancang-ancang memberikan suntikan. Langkah ini, tentu saja bukan kali pertama.

Eh iya kembali ke geretan sang presiden. Masih segar dalam ingatan, Presiden Jokowi sempat menegur Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris dihadapan pimpinan rumah sakit saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018).

Pria asal Solo ini heran dengan suntikan dana sebesar Rp4,9 triliun yang digelontorkan pemerintah lewat APBN, kok masih kurang untuk menambak tekornya keuangan BPJS Kesehatan.

"Harus kita putus tambah Rp4,9 triliun (untuk defisit BPJS). Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp4,9 triliun'.
Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.

"Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun. Ini pun masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun lha kok enak banget ini. Kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran tuh jelas," kata Jokowi dengan nada agak emosi.

Selanjutnya, Jokowi meminta Fahmi untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada. Jokowi mengakui, menyelenggarakan jaminan kesehatan di negara yang besar seperti Indonesia tidak lah mudah.

Namun, jika sistem dibangun secara benar, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.
Jokowi kemudian menceritakan dirinya kerap berkunjung ke rumah sakit daerah untuk mengonfirmasi persoalan yang dialami sekaligus mencari solusi.

Jokowi mengatakan saat 'blusukan' ke rumah sakit tersebut, memang sengaja tidak menggandeng Menteri Kesehatan maupun Dirut BPJS Kesehatan agar mendapat pendapat yang murni.

Dalam kaitan ini, anggota Komisi IX DPR, Sumarjati Arjoso mengkritik Jokowi karena telah lepas tangan terkait defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Sumarjati menegaskan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang berada di bawah koordinasi langsung presiden.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf menuturkan, sebetulnya Jokowi selalu memperhatikan BPJS Kesehatan. Termasuk saat mengambil keputusan menyuntikkan dana Rp4,9 triliun untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.

Dia menilai, kritik Jokowi disampaikan agar BPJS Kesehatan mengelola program JKN dengan baik. Iqbal juga menganggap kritik itu juga ditujukan kepada sejumlah lembaga selain BPJS Kesehatan.

Sumaryati, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mempertanyakan kesanggupan Jokowi untuk membenahi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) selama ini. Untuk masalah di BPJS Kesehatan saja, kata dia, Jokowi malah menyalahkan menterinya.

"Bagaimana bisa masalah sistem jaminan sosial kita benahi jika Presiden sendiri tidak memahami undang-undang dan tata kelembagaan SJSN," ujarnya.

Seharusnya Presiden Jokowi bisa memanggil Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS kesehatan agar berkoordinasi untuk bersama-sama melihat permasalahan dengan jernih dan mencari solusi yang terbaik untuk menjamin kesehatan rakyat.
Bagaimanapun pelayanan kesehatan adalah tugas Kementerian Kesehatan, jadi dalam pelaksanaan tugas, BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan baik dengan Kementerian Kesehatan.

Berbagai kalangan memandang keluhan Presiden kenapa dirinya harus turun tangan sendiri untuk mengurusi defisit anggaran BPJS, bisa dimengerti. Namun Jokowi tak perlu menyalahkan Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS kesehatan, sebab itu merupakan respons yang misleading sekaligus menunjukkan jika Presiden tidak menguasai rantai tanggung jawab sistem jaminan kesehatan nasional.

Pada akhir 2017, BPJS ditemukan beberapa kali menunggak pembayaran klaim kepada RS, dari rata-rata kasus yang ditemukan tunggakan tersebut terjadi selama 1-4 bulan.

Hal ini telah menimpa beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia, baik itu rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit swasta. Lalu apa sebenarnya penyebab dibalik hal tersebut?

Direktur Utama BPJS, Fachmi Idris mengakui, dalam beberapa hal ada proses verifikasi pembayaran klaim yang membutuhkan waktu. Dikatakan, masalah ini juga terkait dengan pembaharuan perpres yang menyatakan paling lambat enam bulan semua klaim harus masuk jika ingin direimburse.

Hal ini yang kemudian merepotkan rumah sakit dan berimplikasi pada kesemrawutan dokumen klaim yang sering bermasalah, atau kurang disiplin.

Dikatakan pula bahwa BPJS Kesehatan sering menerima laporan klaim layanan rumah sakit yang sudah lama, bahkan hampir dua tahun. Memang ditemukan juga beberapa masalah pengajuan klaim yang berasal dari internal rumah sakit yang menjadi mitra BPJS, sehingga proses verifikasi klaim tidak kunjung selesai.

Kalau begitu proses kredensialing di awal lah yang menjadi pertanyaan. Mengapa bisa rumah sakit yang sekiranya belum siap dari segi SDM dan kualitas peradministrasian bisa ditunjuk sebagai mitra BPJS?

Namun, berbeda dengan alasan yang dilontarkan Direktur Utama BPJS tersebut, salah satu kantor cabang BPJS mengatakan hal ini justru terjadi akibat adanya masalah keuangan terkait kecukupan aggaran akhir tahun dari kantor pusat.

Bahkan kantor BPJS Kesehatan cabang yang lainnya, mengatakan bahwa keterlambatan ini tidak hanya dialami oleh rumah sakit di daerah tertentu saja, tetapi seluruh Indonesia.

Defisit BPJS membuat pembayaran klaim berbagai rumah sakit tidak bisa dipenuhi. Akibat dari pembayaran klaim yang menunggak, maka:

Kegiatan operasional di beberapa RS terganggu. Seperti kehabisan stok obat dan tidak ada uang untuk membeli, implikasinya kepada tidak bisa membeli pelayanan yang optimal, kesulitan menggaji karyawan, dan keterbatasan dalam pengelolaan kegiatan operasional lainnya. Sebab, RS lebih membutuhkan dana cair untuk melakukan semua kegiatan itu.

Cash-flow RS terhambat. Kalaupun pelayanan di rumah sakit belum terganggu, tetapi likuiditas keuangan rumah sakit tersebut sudah pasti menjadi korban. Sehingga mau tidak mau rumah sakit harus mengatur otak terkait pengaturan manajemen keuangannya agar tetap sehat. Upaya tersebut diwujudkan melalui beberapa pilihan alternatif yang dilakukan, yakni dengan mengandalkan cadangan modal yang masih dimilikinya, meskipun tidak akan bertahan lama. Atau dengan meminjam uang ke bank, meskipun ada biaya bunga yang nantinya harus ditanggung sendiri.

Hampir 90% pasien rumah sakit swasta merupakan pengguna JKN, dan sekitar 80% pendapatan rumah sakit berasal dari pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Nah, kira-kira berapa masalah yang akan timbul karena rumah sakit tidak punya biaya? Sehari atau dua hari memang belum menjadi masalah, tapi bagaimana jika kasusnya sampai berbulan-bulan?

Beberapa RS terancam bangkrut, bahkan ada yang harus menghentikan operasinya sembari menunggu uang BPJS yang cair. Kasus ini yang pernah menimpa salah satu rumah sakit di Tangsel - RS Bunda Dalima dan 6 rumah sakit lainnya di sekitar Banjar dan Garut

Beberapa RS memutuskan untuk tidak melayani pasien BPJS. RSU Sari Mutiara Medan dan RSUD Al Ihsan Bandung sempat terpaksa menghentikan pelayanannya terhadap pasien BPJS, padahal mayoritas pendapatannya berasal dari situ.

Jika hal ini terus menerus terjadi, akan semakin banyak bisnis rumah sakit yang menjadi korban. Terutama rumah sakit kecil di banyak daerah di Indonesia, di mana hal ini kemudian akan berdampak pada semakin berkurangnya provider yang menjadi mitra BPJS, alhasil akses pelayanan yang bisa diraih oleh peserta semakin terbatas. Kecuali BPJS mau mengimbangi dengan mengontrak provider-provider baru demi menjamin akses pelayanan kesehatan agar tidak terputus.

Sudah tentu kekacauan ini harus segera dibenahi, diantaranya dapat melalui rerevisi regulasi terkait proses verifikasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sebaiknya klaim akan dibayar paling lambat 15 hari kerja sejak berkas secara lengkap diterima atau sejak keputusan klaim telah ditentukan. Selain itu perlu diperhatikan pula anggaran penyelenggaraan BPJS selama setahun penuh, jangan sampai sudah habis di awal dan dampaknya klaim-klaim di akhir tahun justru telat untuk dibayarkan karena anggarannya mandek.

Tentunya memang hal ini bisa disiasati dengan meminta subsidi pemerintah, tapi harus diperhatikan pula ketepatan waktunya. Agar pemerintah, rumash sakit dan masyarakat yang berkepentingan bisa mencari win-win solution, bukan malah mandeg dan mangkrak.

Isu defisitnya keuangan BPJS ini, harus diatasi secepatnya agar janji Jokowi sesuai Trisakti dan Nawacita tidak sekedar janji hampa. Krisis BPJS menyangkut soal kepercayaan publik, maka harus cepat dibereskan oleh pemerintah. Masalah ini juga bisa menyeret citra Jokowi yang akan maju lagi di Pilpres 2019. Jadi memang tidab bisa dianggap sepele. [ipe]


Komentar

x