Find and Follow Us

Kamis, 25 April 2019 | 08:14 WIB

BI dan Kemenkeu Optimalkan Data Devisa

Oleh : M Fadil Djailani | Senin, 7 Januari 2019 | 12:33 WIB
BI dan Kemenkeu Optimalkan Data Devisa
Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kian mengoptimalkan Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika atau SiMoDIS.

Kedua institusi melakukan pemanfaatan dan pemantauan yang terintegrasi atas data dan/atau informasi devisa dari kegiatan ekspor dan impor. Kesepakatan dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan, Sri Muyani Indrawati, Senin (7/1/2018) di Kemenkeu Jakarta.

Sejak awal diimplementasikan pada tahun 2012, kepatuhan eksportir dalam memenuhi ketentuan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) terus membaik dan mencapai 98,0 persen pada November 2018. Kinerja positif kepatuhan eksportir dimaksud tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang kuat antara BI dan Kemenkeu, serta dukungan perbankan dan eksportir.

SiMoDIS menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan DHE yang mengintegrasikan informasi ekspor dan impor, dan menyinergikan kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terkait ekspor dan impor secara seketika.

Secara teknis, SiMoDIS akan mengintegrasikan aliran dokumen, aliran barang dan aliran uang melalui dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan data NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan data incoming ekspor dan outgoing impor dari financial transaction messaging system dan bank devisa.

Melalui integrasi ini, SiMoDIS akan mampu menyediakan informasi ekspor dan impor Indonesia yang komprehensif baik bagi Kemenkeu dan BI.

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari kesepakatan BI dan Kemenkeu yaitu meningkatkan perolehan dan kualitas informasi devisa kegiatan ekspor danmendapatkan informasi devisa kegiatan impor.

Selain itu untuk meningkatkan perolehan DHE; (iv) mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan perpajakan, memperoleh informasi profil kepatuhan eksportir dan importir di bidang devisa dan kepabeanan dan memperkuat pelaksanaan analisis bersama (joint analysis) terkait devisa.



Komentar

Embed Widget
x