Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 22 Januari 2019 | 02:15 WIB

Beda Data Beras, Gaduh Petisi Ragunan Berakhir

Rabu, 9 Januari 2019 | 10:09 WIB

Berita Terkait

Beda Data Beras, Gaduh Petisi Ragunan Berakhir
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Pertanian berdamai dengan Yeka Hendra, Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), terkait Petisi Ragunan tentang perbedaan data beras antara kementan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada Selasa (8/1/2019), Yeka yang menjalani sidang perdata perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, baru mengetahui adanya pencabutan gugatan oleh kementan. Diketahui pencabutan sudah dilakukan sejak 2 Januari 2019. "Gugatan sudah dicabut," kata Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar yang menjadi kuasa hukum Yeka Hendra, Selasa (8/1/2019).

Haris melanjutkan, gugatan terhadap kliennya datang setelah ada petisi yang intinya mengkritik kinerja kementan. "Petisi itu itu kan manifestasi dari kritik yang membangun yang disampaikan oleh teman-teman pekerja langsung di lapangan. Nah disampaikan kritik, malah digugat, itu namanya ngaco," ujar Haris.

Dia menilai, sikap anti kritik yang ditunjukkan Kementan bisa menjadi beban berat bagi Joko Widodo yang menjadi capres petahana. "Kasihan deh (Jokowi) punya Menteri seperti ini," katanya.

Selanjutnya Haris yang dikenal sebagai aktivis HAM, menyitis data KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) tentang 940 petani yang menjadi korban kriminalisasi di era Jokowi. Ada yang dilaporkan polisi, ada yang sampai ke pengadilan, termasuk gugatan perdata yang saat ini dialami Yeka.

Dia menyebutkan apa yang dialami Yeka, meskipun bukan pidana namun, namun gugatan ini bisa memiskinkan organisasi Pataka. Menariknya, surat pencabutan berkas itu dilakukan pada 2 Januari 2019. Tetapi, di atas tanggal itu pihak Kementan sempat melakukan lobi-lobi kepada kliennya.

Lobi-lobi tersebut, menurutnya, bermaksud untuk meminta Yeka menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Pertanian. "Kan lucu. Jadi diam-diam (mereka) cabut berkas, tapi si Yeka sebelum sidang diminta jangan hadir dan diminta untuk minta maaf. Mereka nggak bilang cabut berkas," katanya.

Ke depan, lanjut Haris, kliennya yang tergabung dengan Agri Watch akan terus mendorong secara substasial agar Kementan bekerja dengan benar. Yakni menggunakan data-data yang benar, menyampaikan informasi yang benar, mengawal ketahanan dan juga kontrol soal pangan secara baik dan benar.

"Selama ini petisi itu muncul karena Mentan ini ngomongnya apa, kebijakannya apa, di lapangan ceritanya lain lagi. Akhirnya merugikan si peternak dan petani. Jadi mereka akan terus menyuarakan kritik perubahan kebijakan, dan kinerja Kementan supaya lebih baik di lapangan," tegas Haris.

Sementara Yeka mengatakan, gugatan mencuat setelah sebelumnya dia bersama sejumlah pihak lainnya melakukan pertemuan pada 2 November 2018 yang melahirkan Petisi Ragunan yang berbuntut kepada tudingan pencemaran nama baik.

"Isinya (petisi) meminta presiden memberhentikan Menteri Pertanian, dengan dasar terjadinya pembohongan data produksi pertanian yang telah dibuktikan oleh BPS," ungkap dia.

Sementara, Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian, Maha Matahari Eddy Purnomo mengakui adanya surat permohonan pencabutan gugatan terhadap Ketua Pataka itu. "Sidang pertama hari ini dan diperiksa oleh hakim pemeriksa kemudian dicabut gugatan kami," kata Eddy, Selasa (8/1/2019).

Eddy mengaku gugatan ini dicabut karena beberapa pertimbangan. Sayang, Eddy enggan merinci alasan tersebut. "Intinya adalah kita mempertimbangkan berbagai aspek. Kemudian, diambil kesimpulan untuk kita cabut. Mungkin akan ada upaya persuasif kedepannya," tandasnya.[ipe]

Komentar

x