Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 27 Maret 2019 | 06:41 WIB

Pakar: Peleburan BP Batam Kebijakan Salah Kaprah

Jumat, 11 Januari 2019 | 13:48 WIB

Berita Terkait

Pakar: Peleburan BP Batam Kebijakan Salah Kaprah
Danang Girindrawardana - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Danang Girindrawardana, Pakar Kebijakan Publik, menilai, wacana melebur Kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam adalah salah kaprah.

Alasannya, pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free Trade zone (FTZ), dengan pendekatan supply-side sejak era Soeharto. Dengan harapan sebagai gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi.

Di sejumlah kota di dunia, seperti Hanoi dan Penang, kawasan industri diserahkan ke pemerintah daerah namun kelembagaannya terus diperkuat. Jika ada masalah langsung ke pemerintah pusat, tidak perlu lobi-lobi dulu.

Akan sangat berbeda dengan Indonesia yang birokrasinya berbelit-belit. Pengelolaan BP Batam yang punya ekspektasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, sudahkan relevan dipegang wali kota. Belum lagi di Indonesia rentan benturan komplikasi kewenangan yang diakibatkan adanya undang-undang otonomi daerah.

"Kita punya harapan besar terhadap BP Batam sebagai dongkrak ekonomi nasional. Tapi dikelola oleh daerah, sementara daerah jika ada tekanan dari pusat langsung ciut. Belum lagi, pengambilan kebijakannya harus lobi sana-sini. Ini tidak logis pasti ada apa-apanya, dan banyak kepentingan dibelakangnya," kata Danang di Jakarta, Jumat (11/01/2019).

Harusnya, kata Danang, melihat potensi BP Batam menjadi garda depan kekuatan pintu ekspor Indonesia dan minimalisir impor sepatutnya BP Batam diberikan power lebih dengan pengelolaan yang lebih professional.
Sehingga mampu bersaing dengan negara tetangga, seperti Singapura maupun Malaysia. Artinya, BP Batam jangan malah dilemahkan karena pengelolaannya diserahkan ke daerah yang kekuatan kebijakannya terbatas. "Harusnya kekuatannya harus lebih diperkuat bukan malah dibatasi," kata Danang.

Lantas, ujar Danang, untuk menarik dan mengelola investor besar di BP Batam, belum tentu bisa diurus daerah. Apalagi, perizinan investasi berada di tangan BKPM, Kementerian Perekonomia dan Kementerian Keuangan.
"Investor kan butuh kepastian, kalau sudah rancu seperti ini, investor bisa pada lari," ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Suryani S Motik, menuturkan, antara BP Batam dan Pemkot Batam itu dua hal yang berbeda. Di mana, BP Batam adalah lembaga profesional dan kepanjangan tangan dari pusat. Sementara wali kota itu bermakna pemerintah daerah.

Selain itu, kata Suryani, Wali kota sifatnya lima tahunan. Jika ganti wali kota terbuka peluang ganti kebijakan dan ganti arah. Karena wali kota itu jabatan politis sehingga setiap kebijakannya ada kepentingan politik didalamnya. "Wacana peleburan ini jelas ada kepentingan politik besar didalamnya," katanya.

Padahal, apa yang sudah ada di Batam sudah bagus. "Di bawah kepemimpinan Pak Lukita yang professional, investasi di Batam mulai mengeliat. Pada 2017, investasi di Batam masih di kisaran 2 persen. Pada 2018 sudah di atas 4 persen. Jika nanti pengelolaannya dipegang wali kota, bisa malah mundur lagi," ungkapnya.

Anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik menyarankan pemerintah untuk duduk bersama menyelesaikan kegaduhan dualisme BP Batam. "Karena UU FTZ menyebut BP Batam di kelola oleh lembaga setingkat menteri yang menjadi mitra di Komisi VI DPR," kata politisi Golkar ini.

Menurutnya, peleburan BP Batam jelas melanggar UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang wali kota merangkap jabatan.

Dan, UU 53/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sudah mengatur pembagian wewenang kedua lembaga tersebut.

"Sebagai mitra koalisi, kami mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar UU. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR RI mengevaluasi semua permasalahan terkait Batam sehingga semua keputusan yang diambil tidak menabrak UU," tandasnya. [tar]


Komentar

x