Find and Follow Us

Selasa, 18 Juni 2019 | 13:13 WIB

Menjaga Inflasi di Jabar, Jurusnya Begini

Sabtu, 12 Januari 2019 | 16:18 WIB
Menjaga Inflasi di Jabar, Jurusnya Begini
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang inflasi di Jawa Barat sebesar 3.54%. Penting untuk menjaga inflasi.

Iwa bilang, jika inflasi tidak terkendali maka berdampak kepada penurunan daya beli, penurunan investasi, berkurangnya daya saing, peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Alhasil akan menggerus Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pandangan Iwa itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2019 di Bandung, Jumat (11/01/19).
Selanjutnya Iwa menyebut sejumlah pembentuk inflasi yakni harga beras sebagai bahan utama makanan. Sempat terjadi anomali iklim di 2018 yang berdampak kepada perlambatan masa tanam dan berimbas kepada masa panen. "Solusinya, Pemprov Jawa Barat bersama Bulog melalukan operasi pasar secara harian. Jadi, rata-rata 10 truk, kurang lebih 1.000 ton digelontorkan ke masyarakat," ungkap Iwa.

Langkah berikutnya, kata Iwa, mendorong badan usaha milik daerah menjadi penyangga permodalan bagi para petani. Ada saran di tahun ajaran baru tahun 2019 untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar melakukan evaluasi batas atas terkait sumbangan orangtua murid. Baik sekolah swasta maupun negeri. Pengaturan dana sumbangan orang tua murid ini bertujuan untuk menjaga inflasi.

Selanjutnya, kata Iwa, akan dilakukan penaikan komoditas telor ayam dan daging ayam ras. Melalui digity farming dan penguatan distribusi in center.
"Makanya, Alhamdulillah di tahun 2019 kita akan ada pasar induk dukungan dari pemerintah pusat. Kita kan belum punya pasar induk seperti Jakarta," ujarnya.

Iwa menjelaskan infrastruktur menjadi pendorong terjadi inflasi di Jawa Barat. Dimana infrastruktur yang masif mendorong adanya kenaikan upah non mandor, artinya tukangnya.

Untuk itu Iwa menyebutkan tugas dari TPID sesuai Kepres Nomor 23 Tahun 2017. Diantaranya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi daerah.

Lanjutnya, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.[ipe]

Komentar

Embed Widget
x