Find and Follow Us

Minggu, 20 Oktober 2019 | 06:11 WIB

Matikan UMKM, Aturan Pajak Sri Mulyani Diprotes

Oleh : M Fadil Djailani | Senin, 14 Januari 2019 | 16:57 WIB
Matikan UMKM, Aturan Pajak Sri Mulyani Diprotes
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta tinjau ulang PMK 210 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).

Alasannya, beleid ini bakal menjadi sanjungan bagi pertumbuhan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ketua Umum idEA, Ignatius Untung mengungkapkan, pemberlakuan PMK tentang pajak e-commerce ini bisa menjadi halangan bagi para pelaku UMKM.

Menurut dia, PMK ini tidak sama sekali mempermudah UMKM dalam bertahan dan mengembangkan usaha, tapi malah akan membenani.

Untung mengatakan, berdasarkan hasil studi yang dilakukan idEA, terdapat 1.765 pelaku UKM tersebar di 18 kota Indonesia.
Hasilnya, sebanyak 80% pelaku UMKM masih berkategori mikro, 15% berkategori kecil, dan hanya 5% berkategori usaha menengah.

"Fakta di lapangan menunjukan bahwa banyak dari antara pengusaha mikro yang masih pada level coba-coba. Belum tentu mereka (UMKM) bertahan dalam beberapa bulan ke depan, di mana prioritas mereka pada tahap ini adalah untuk membangun bisnis yang bertahan," kata Untung di Kantornya, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Untung mengakui, pemberlakuan PMK 210, atau aturan pajak e-commerce ini memang akan menggenjot nilai pajak dalam jangka pendek. Namun, seketika itu pula pemberlakuan tanpa pandang bulu ini juga diduga akan menyurutkan pengusaha UMKM terutama mereka yang masih berjuang untuk bertahan. "Kita khawatir akan menjadi halangan cukup serius orang mengurungkan niatnya untuk berusaha. Buat mereka, apalagi yang belum teredukasi," kata dia.

"Pajak penting kita sadar. Bahwa kita terbuka pajak digenjot, karena rasio pajak kita masih kecil. Tapi kita melihat ketika berbicara pajak, tidak dalam waktu jangka pendek. Tapi harus diliat jangka panjang," tambah Untung.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pihaknya menginginkan pemerintah kembali melakukan kajian dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. "Untuk itu mari kita bersama-sama mencari agar penerimaan pajak bisa tercapai tanpa mengorbankan harapan pertumbuhan ekonomi dari UMKM jangka panjang," pungkasnya. [ipe]

Komentar

Embed Widget
x