Find and Follow Us

Selasa, 18 Juni 2019 | 13:10 WIB

Gaduh Tiket pesawat

DPR Kritik Menhub tak Bisa Bedakan LCC dan FS

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 14 Januari 2019 | 19:30 WIB
DPR Kritik Menhub tak Bisa Bedakan LCC dan FS
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono menyebut sejumlah kelemahan yang memicu kenaikan harga tiket penerbangan.

Selain tidak bisa menjaga suplai-demand, kata Bambang, ada faktor lain yang menyebabkan maskapai penerbangan harus menaikkan harga tiket hingga 100%.

Faktor yang dimaksud adalah Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Budi Karya Sumadi tidak bisa membedakan antara maskapai penerbangan yang menganut sistem tarif Low Cost Carrier (LCC) dengan yang Full Service (FS).

Padahal, kata dia, di sejumlah negara, kebijakan untuk keduanya haruslah dibedakan. "Tarif low cost carier atau low cost airline di seluruh dunia, Inggris, Amerika, Malaysia, biasanya separuh atau sepertiga tiket full service. Tapi di sini, low cost sudah hampir sama dengan kelas ekonomi atau full service," kata Bambang di Jakarta, Senin 14/1/2019).

Menurut dia, hal itu bisa dibuktikan karena Kemenhub tidak menyediakan terminal di bandara yang membedakan kedua golongan maskapai tersebut. Dengan terpaksa, pesawat low cost mendarat di terminal full service. "Sehingga biaya landing fee tinggi, garbarata tinggi, parking fee juga tinggi, BBM juga tinggi ditambah biaya terminal," ujar dia.

Dengan demikian, dia meminta supaya pemerintah memperbaiki hal ini. Sebab kenaikan tiket ini yang dirugikan adalah masyarakat. Apabila Kemenhub punya atutan itu, maka tidak akan ada harga tiket yang mahal.

"Lagi-lagi rakyat yang dikorbankan. Dalam artian, rakyat yang menggunakan low cost carier itu adalah menengah ke bawah, harus menggunakan terminal-terminal di mana mereka harus membeli bahan makanan dan sebagainya, dengan harga kelas ekonomi full sevice. Seharusnya ini diatur pemerintah," kata dia.

"Di Malaysia, Jepang terminal low cost dibedain dengan ekonomi full service. Sederhana, sandar, bbm, parkir murah. Fasilitas penumoang juga murah. Ini yang tidak dilakukan oleh kementerian. Kalau benar-benar dilakukan, kita dapatkan low cost yang sesungguhnya," ujar dia. [ipe]

Komentar

x