Find and Follow Us

Selasa, 18 Juni 2019 | 13:17 WIB

Kepentingan Asing di Gugatan Perizinan Batangtoru

Kamis, 17 Januari 2019 | 13:30 WIB
Kepentingan Asing di Gugatan Perizinan Batangtoru
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Medan - Penunjukan peneliti asing sebagai saksi ahli dalam gugatan izin lingkungan terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di PTUN Medan, mendapat sorotan. Dinilai mencurigakan dan sangat tidak arif.

Pegiat lingkungan yang pernah bekerja di lanskap Batang, ToruPahrian Siregar, menyatakan, jika menyangkut Batangtoru, sebenarnya kalangan akademisi dari universitas lokal, jauh lebih baik dan memiliki kompetensi untuk diajukan sebagai saksi ahli.

Siregar menyatakan, lanskap Batangtoru itu cukup luas, dan mencakup tiga kawasan lindung. Yakni Cagar Alam (CA) Sibual-buali, CA Sipirok, dan Lubuk Raya. Bagi orang asing, tidak mudah memasuki dan melakukan penelitian di sekitar kawasan lindung tersebut. "Ada serangkaian perizinan khusus yang harus dimiliki," kata Siregar kepada wartawan Rabu (16/1/2019).

Izin itu mulai dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Untuk memperoleh izin itu, harus pula menyampaikan rencana penelitiannya seperti apa.

Pernyataan Siregar ini menanggapi perkembangan dalam sidang PTUN Medan, Senin (14/1/2019), penggugat mengajukan Serge Which sebagai saksi ahli. Dia memberikan pendapat terkait dengan keberadaan orangutan di Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut) karena pernah meneliti di sana. Serge yang berkewarganegaraan Belanda, merupakan pengajar di Liverpool John Moores University, Inggris.

Saat bersaksi di PTUN, Serge menyatakan pernah beberapa kali datang ke Batangtoru. Selain itu, dia mengaku pernah melakukan penelitian di Aceh. Muncul kekhawatiran keterangan Serge tidak menyeluruh dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di kawasan Batangtoru, yang menjadi pertimbangan dewan hakim saat membuat keputusan nanti.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut, Sugiat Santoso menyatakan, penggugat sebaiknya tidak terlalu bergantung kepada pihak asing dalam melakukan advokasi terhadap isu yang mereka soroti di Indonesia. "Melakukan advokasi atas persoalan yang ada itu sah saja. Tapi ya jaga juga kewibawaan dan kedaulatan hukum bangsa Indonesia," katanya Sugiat Santoso.

Isu orangutan yang dibawa dalam ranah ini, kata Sugiat, juga patut dikritisi. Isu ini dinilai selalu identik dengan proyek berbau kepentingan asing di Indonesia.
"Saya khawatir isu orangutan dibawa agar pembangunan di Indonesia tidak berjalan. Pada akhirnya bangsa ini tidak akan maju-maju. Kita khawatir saksi ahli warga negara Belanda itu, justru menjadi celah untuk tetap menjaga kepentingan asing di Indonesia," ujarnya.[tar]


Komentar

x