Find and Follow Us

Kamis, 25 April 2019 | 08:00 WIB

Pertanian Era Jokowi Jadi Bulan-bulanan Oposisi

Sabtu, 19 Januari 2019 | 05:09 WIB
Pertanian Era Jokowi Jadi Bulan-bulanan Oposisi
Pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, saat digelarnya debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 di Jakarta - (Foto: Inilahcom/Agus Priatna)

INILAHCOM, Jakarta - Dalam debat perdana Pilpres 2019, Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto sentil sektor pertanian era Joko Widodo (Jokowi). Katanya produksi pangan di dalam negeri cukup, tapi kok masih impor.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera di Jakarta, Jumat (18/1/2019) kembali mengulasnya. Politisi PKS ini mengatakan, sektor pertanian era Jokowi, sangat memprihatinkan. "Ya, sektor pertanian pemerintahan ini sangat memprihatinkan," kata Mardani.

Sekedar mengingatkan, usai dilantik menjadi presiden, Jokowi pernah berjanji meningkatkan produksi pertanian yang tertuang dalam program swasembada pangan. Terkait hal ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pernah mengklaim Indonesia berhasil berswasembada untuk empat komoditi; yakni padi, bawang, jagung, dan cabai.

Faktanya, dikatakan Mardani, saat ini, pemerintah terus melakukan impor pangan. Dari data Mardani, swasembada pangan Indonesia belum terwujud. Bahkan, luas lahan pertanian terus mengalami penyusutan.
"Manajemen pupuk juga berantakan dan kesejahteraan pertani jauh dari target. Jadi banyak masalahnya," tegasnya.

Mestinya, kata dia, Pemerintahan Jokowi mempriotaskan perbaikan sektor pertanian Indonesia. Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani.

Juru Bicara BPN, Ahmad Riza Patria melancarkan kritik senada. Bahwa Jokowi gagal mewujudkan janji swasembada pangan. Sebab, pemerintah kerap melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri. "Pak Jokowi janji. Faktanya, tak ada kedaulatan pangan dan impor terus," jelas Riza.

Riza bilang, seharusnya, Kementerian Pertanian (Kementan) bisa menstabilkan produksi pangan dalam negeri. Tujuannya, agar dapat menekan impor pangan. "Harusnya pemerintah memberdayakan petani agar swasebada pangan terwujud," lanjutnya.

Sebaliknya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Johnny G Plate menuturkan, tingginya angka impor pangan disebabkan konversi lahan pertanian hingga 30%. Akibatnya produksi pangan di dalam negeri turun sebanyak persentase konversi lahan.

"Konversi lahan ini tidak pernah dibuka dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di atas kertas lahan seakan bertambang, tapi di lapangan tidak," tutur Johnny.

Konversi lahan ini, jelas Johnny, terkuak saat debat menteri dalam rapat kabinet. Dalam rapat itu juga diputuskan untuk mengimpor. "Makanya kita berterimakasih, pak Jokowi berhasil membuka masalah itu. Itu produksi menurun karena lahannya yang berkurang," ucapnya. [tar]

Komentar

x