Find and Follow Us

Rabu, 19 Juni 2019 | 01:09 WIB

PLN Harap DMO Batu Bara Dilanjutkan

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 29 Januari 2019 | 05:07 WIB
PLN Harap DMO Batu Bara Dilanjutkan
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kebijakan domestik obligation market (DMK) atau harga batu bara untuk dalam negeri, termasuk untuk PT PLN (Persero) akan berakhir di tahun 2019 ini.

PLN berharap kebijakan DMO ini kedepan tetap dilanjutkan. Kebijakan ini menurut PLN perlu terus diterapkan apabila pemerintah hendak menjaga tarif listrik sesuai dengan daya beli masyarakat.

Dengan kebijakan ini, membuat PLN bisa mengakses bahan baku yang terjangkau. Mengingat hingga saat ini porsi PLTU dalam bauran energi nasional masih 53 persen. Selain itu PLTU masih merupakan pembangkit yang memproduksi listrik yang murah.

"Kami beharap memang DMO ini terus dilanjutkan. Hal ini untuk menentukan agar tarif listrik tetap bisa terjaga. Karena hari ini banyak pembangkit PLN yang masih menggunakan energi primer. ketika dolar dan harga energi primer maka pasti biaya produksi akan naik," kata Direktur Pengadaan Strategis PLN Supangkat Iwan Santoso, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Iwan tak menampik kebijakan DMO ini memang tidak semua perusahaan batu bara bisa memenuhi ketentuan kewajiban 25 persen dan harga khusus untuk PLN sebesar 70 dolar per ton. Namun menurut Iwan, usulan dari beberapa perusahaan batu bara yang meminta kebijakan DMO diganti dengan iuran bukan lah langkah yang solutif.

Iwan menilai dengan adanya sistem iuran malah menjadi seakan akan sumbangan bagi PLN. Padahal menurut Iwan, batu bara adalah milik pemerintah dan pemerintah punya hak dalam membuat kebijakan mengenai batubara ini.

"Saya melihat begini kalau iuran seolah olah penambang jualan lalu patungan dan disumbangkan ke PLN. Padahal pemerintah bisa mengatur royalti pajak, menetapkan harga maksimum. DMO lebih tepat menurut kami," ujar Iwan.

Pada tahun 2018 lalu 32 perusahaan batubara tercatat tidak bisa memenuhi ketentuan DMO 25 persen. Akhirnya, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara harus menetapkan sanksi dengan mengurangkan jatah produksi perusahaan tersebut dalam RKAB 2019 ini.

Hal ini akhirnya membuat Direktur Jenderal Mineral dan batu bara, Bambang Gatot Ariyono menetapkan angka DMO pada 2019 ini sebesar 128 juta ton. Alokasi DMO tersebut diambil dari target produksi batu bara nasional di tahun ini yang sebesar 479,8 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dari target di 2018 yang tercatat 485 juta ton.

"DMO berdasarkan unit usaha, untuk PLTU 95,7 juta ton. Itu untuk DMO," ujar Bambang pekan lalu.[jat]

Komentar

Embed Widget
x