Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 19 Maret 2019 | 00:24 WIB

Begini Postur Utang BUMN di Era Jokowi

Oleh : Herdi Sahrasad | Selasa, 29 Januari 2019 | 08:09 WIB

Berita Terkait

Begini Postur Utang BUMN di Era Jokowi
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Masalah utang luar negeri sepertinya akan menjadi diskursus yang menarik di era pemerintahan Joko Widodo. Selain jumlahnya yang super jumbo, ternyata banyak BUMN yang berutang. Wow.

Belum tuntas diskusi panas mengenai batas aman utang negara, belakangan muncul isu tentang utang yang mendera sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ya, benar. Utang dari perusahaan pelat merah ini membengkak lantaran pelemahan rupiah. Karena, sebagian besar utangnya berbentuk valuta asing (valas). Belum lagi bunga atau cicilannya, cukup membebani korporasi.

Per April 2018, misalnya, total utang BUMN yang dilaporkan mencapai Rp4.825 triliun, Angka ini melampaui utang pemerintah yang 'hanya' Rp4.100 triliun.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR-RI, para direksi BUMN pada 3 Desember 2018, terungkap utang sejumlah BUMN. Berikut adalah rinciannya:
1. BRI menanggung utang Rp 1.008 triliun
2. Bank Mandiri menanggung utang Rp 997 triliun
3. BNI menanggung utang Rp 660 triliun
4. PLN menanggung utang Rp 543 triliun
5. Pertamina menanggung utang Rp 522 triliun
6. BTN menanggung utang Rp 249 triliun
7. Taspen menanggung utang Rp 222 triliun
8. Waskita Karya menanggung utang Rp 102 triliun
9. Telekomunikasi Indonesia menanggung utang Rp 99 triliun
10. Pupuk Indonesia menanggung utang Rp 76 triliun

Dari ke-10 BUMN itu, total utangnya sebesar Rp4.478 triliun, atau 84,9% dari total utang BUMN senilai Rp5.271 triliun.

Utang BUMN cenderung meningkat kencang seiring dengan kegiatan ekspansinya. Kementerian BUMN menghitung kenaikan utang BUMN akan menembus angka Rp5,253 triliun, atau naik 8,87% dari utang tahun lalu.

Kenaikan ini bisa jadi merupakan konsekuensi logis dari BUMN sebagai perpanjangan tangan negara. Mereka harus melaksanakan mandat fungsi sosial sekaligus ekonomi tapi dengan pengelolaan keuangan yang terpisah.

Bidang operasi BUMN awalnya terbatas pada sektor yang membutuhkan investasi besar, tidak menawarkan keuntungan tinggi, tapi memberikan keuntungan sosial. Dalam perkembangannya, areanya meluas ke ranah yang lazim dikerjakan swasta. Dalam konteks ini, utang BUMN sejatinya merupakan hal yang lumrah.

Namun tren pertumbuhan utang BUMN yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional mengundang kekhawatiran. Rasio utang BUMN terhadap aset saat ini, sudah mencapai 67%. Lampu kuning sudah menyala.

Lampu peringatan semakin terang jika melihat utang per sektor. Utang BUMN didominasi oleh perbankan. Ironisnya, perbankan pelat merah tahun lalu jorjoran membagikan dividen kepada pemegang saham (pemegang saham terbesar adalah pemerintah) alih-alih menahan laba untuk ekspansi usaha.

Padahal, berdasarkan kriteria aset, skala usaha, dan kompleksitas bisnisnya, bank-bank BUMN masuk kualifikasi berisiko sistemik. Kesulitan finansial sedikit saja akan berpengaruh pada perekonomian secara luas.

Cerita yang sama juga terjadi pada sektor konstruksi. Di mana, BUMN karya banyak terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi proyek strategis nasional.

Standard & Poors mencatat utang empat perusahaan konstruksi besar milik negara melonjak 57 persen dari tahun lalu menjadi Rp 156,2 triliun.
Lembaga pemeringkat utang global itu juga melaporkan rasio utang 20 BUMN konstruksi naik lima kali terhadap pendapatan kotor, melonjak jauh dibanding pada 2011 yang hanya satu kali.

Intinya, neraca keuangan BUMN sektor konstruksi memburuk setelah aktif dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah.

Telaah atas komposisi utang BUMN sepertinya tidak mengubah simpulan awal. Utang BUMN sebagian besar bertenor jangka pendek yang tidak bisa segera ditutup dari laba usahanya. Sekitar 60 persen utang BUMN berdenominasi valuta asing.

Jika nilai tukar rupiah terus melemah, beban utang BUMN pada saat jatuh tempo nanti tentu akan kian membengkak.

Dengan konfigurasi masalah di atas, pemerintah sudah semestinya konsekuen dan jujur mengakui utang BUMN akan menimbulkan tanggung wajib kontingensi pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Bila BUMN gagal bayar, pemerintah akan menanggungnya. Istilah populernya "too big to fail".

Selain itu, aset BUMN yang mencapai Rp7.212 triliun pada akhir tahun lalu dicatat Kementerian Keuangan sebagai aset negara yang tidak dipisahkan dari aset pemerintah.

Agar simetris, utang BUMN sudah semestinya dicatat sebagai utang negara, sehingga penanganannya lebih komprehensif. Dengan alur logika ini pula, total utang sektor publik menjadi Rp8.925 triliun.

Dengan asumsi Produk Domestik Bruto 2019 sebesar Rp14ribu triliun, rasio utang sudah mencapai 63%. Melebihi ketentuan Undang-undang Keuangan Negara yang membatasi rasio utang terhadap PDB di bawah 60%.

Rasio utang ini niscaya lebih tinggi lagi jika memperhitungkan utang Bank Indonesia, pemerintah daerah, bank pembangunan daerah, dan badan usaha milik daerah. Tanpa perlakuan yang sama dengan utang pemerintah, utang BUMN akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak.

Ingat, krisis moneter 1997/1998 memberi pelajaran berharga perihal dampak buruk yang dipicu dari akumulasi utang yang tidak akurat. [ipe\

Komentar

Embed Widget
x