Find and Follow Us

Rabu, 19 Juni 2019 | 01:03 WIB

DPR Minta Kemenhub Tunda Aturan Bagasi Berbayar

Rabu, 30 Januari 2019 | 01:07 WIB
DPR Minta Kemenhub Tunda Aturan Bagasi Berbayar
Wakil Ketua DPR RI Komisi V sebagai Pimpinan Sidang Sigit Susiantomo - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi V DPR RI telah memanggil Kementerian Perhubungan beserta lima perwakilan maskapai penerbangan terkait kebijakan bagasi berbayar dalam sebuah maskapai penerbangan.

Maskapai yang dipanggil antara lain Garuda Indonesia, Lion Air, Air Asia, Citilink Indonesia, dan Sriwijaya Air.

Wakil Ketua DPR RI Komisi V sebagai Pimpinan Sidang Sigit Susiantomo meminta regulasi soal bagasi berbayar ditunda sampai pemerintah selesai mengkaji ulang keputusan penghapusan layanan bagasi cuma-cuma (Free Baggage Allowance).

"Kami mendesak Kementerian Perhubungan untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional," tegas dia di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Selain itu, Sigit juga meminta Kemenhub untuk mengkaji ulang besaran komponen tarif pesawat udara agar tidak memberatkan masyarakat, serta meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memformulasikan ulang besaran komponen tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti menyatakan, pihaknya saat ini tengah mengevaluasi penerapan kebijakan itu di lapangan.

"Kami dan stakeholder bersama-sama akan rundingkan penerapan aturan bagasi berbayar ini dengan pelaku airlines beserta INACA dan para ahli untuk menjaga keseimbangan sehingga tidak memberatkan pengguna jasa," jelas dia.

"Kaji kebijakan ini butuh waktu. Mudah-mudahan enggak lama kami bisa berikan response terkait aturan bagasi ini," dia menambahkan.

Di luar itu, Sigit Susiantomo pun menyebutkan, Komisi V DPR RI turut menyinggung soal kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan kontrol navigasi di wilayah udara Indonesia (Flight Information Region/FIR) yang saat ini masih berada dibawah kendali Singapura.

"Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan pengambilalihan pengelolaan ruang udara tersebut dari Singapura," tutur dia.[jat]

Komentar

x