Find and Follow Us

Jumat, 24 Mei 2019 | 03:09 WIB

Sri Mulyani, SBN nan Tinggi dan Beban Rakyat

Oleh : Herdi Sahrasad | Jumat, 1 Februari 2019 | 04:09 WIB
Sri Mulyani, SBN nan Tinggi dan Beban Rakyat
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus dalam sorotan publik dan media. Lantaran mematok imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) kelewat tinggi. Membuat beban ekonomi rakyat makin berat.

Jangan heran, sepanjang 2018 hingga kini, masalah utang Indonesia menjadi topik panas. Hingga November 2018, total utang pemerintah tercatat Rp4.395,97 triliun, naik Rp467,32 triliun jika dibandingkan posisi November 2017 yang sebesar Rp3.928,65 triliun.

Asal tahu saja, spread antara yield dengan inflasi merupakan variabel yang sangat menjadi acuan bagi investor dalam menentukan keputusan investasi di pasar obligasi. Lantaran, keduanya mencerminkan imbal hasil riil yang bisa dinikmati investor.

Besarnya beban bunga utang yang harus ditanggung pemerintah, tidak lepas dari imbal hasil (yield) yang kelewat tinggi diberikan kepada investor obligasi. Dari 100% utang pemerintah pusat senilai Rp4.395,97 triliun, sebanyak Rp3.611,59 triliun atau 82,16% merupakan Surat Berharga Negara (SBN).

Lantas, yield yang kelewat tinggi akan secara signifikan memukul keuangan pemerintah. Uang yang seharusnya bisa disalurkan kepada hal yang lebih produktif menjadi habis untuk membiayai utang.

Yield kelewat tinggi yang ditawarkan pemerintah bisa dilihat dari selisih atau spread dari obligasi tenor 10 tahun dengan tingkat inflasi (posisi per akhir tahun). Obligasi tenor 10 tahun digunakan lantaran merupakan yang umum dijadikan acuan di seluruh dunia.

Banyak yang mengkritik bahwa kenaikan tersebut terlalu besar sehingga akan menimbulkan risiko di masa depan. Namun, pemerintah membela diri dengan mengatakan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih aman. Memang, per November 2018 nilainya berada di level 29,91% atau masih di bawah batas aman yakni 30% PDB.

Pemerintah Indonesia pada era 2006-2010, di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah melakukan kebijakan yang merugikan Keuangan Negara.
Pengamat ekonomi politik dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra mengatakan, sebagai pejabat yang paling berwenang untuk menerbitkan surat utang (bond) atas nama Republik Indonesia, Sri Mulyani telah memasang bunga imbal hasil (yield) yang ketinggian apabila dibandingkan dengan bond yang diterbitkan negara sekawasan yang rating investasi atau resiko ekonominya mirip Vietnam dan Filipina.

Yield yang dimaksud Gede adalah rata-rata yield dari bond bertenor 10 tahun yang diterbitkan sepanjang tahun 2006 hingga 2010. "Dengan Filipina yang rating-nya relatif sama, bond Indonesia memiliki selisih yield lebih tinggi 3,28%. Sedangkan dengan Vietnam yang ratingnya relatf lebih di bawah, bond Indonesia masih memiliki selisih yield lebih tinggi 2,87%," kata Gede.

Dari data tersebut, imbuh Gede, pihaknya menghitung kerugian pada 30 fixed coupon bond yang diterbitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia selama Sri Mulyani menjabat, yang terbagi menjadi 23 coupon bermata uang Rupiah dan 7 bond bermata uang dolar AS. "Nilai keseluruhan dari 30 bond yang diterbitkan ini adalah sebesar Rp259,9 triliun dan US$12 miliar," ungkap Gede.

Kerugian dihitung dengan mengalikan selisih rata-rata yield Vietnam (2,87%) dan Filipina (3,28%) dengan nilai outstanding bond dan dikalikan dengan tenor. Diperoleh, kerugian Indonesia bila dibandingkan dengan Vietnam adalah sebesar Rp116,4 triliun dan US$ 6,24 miliar. Sedangkan, bila dibandingkan dengan Filipina kerugian kita adalah sebesar Rp137,2 triliun dan US$7,36 miliar.

"Bila menganggap Vietnam sebagai batas bawah dan Filipina sebagai batas atas, maka titik tengahnya kira-kira di Rp121 triliun dan US$6,7 miliar," kata Gede.

Dan untuk menunjukkan betapa ketinggiannya yield yang dipasang Sri Mulyani, adalah dengan membandingkan dengan masa Menteri Keuangan yang menggantikannya Agus Martowardoyo (2010-2013).

Pada era Agus Martowardoyo, rata-rata yield (10 year bond)selama tiga tahun menjabat hanya sebesar 7%, lebih murah 40% dari rata-rata yield masa Sri Mulyani 2006-2010.

"Kebijakan Agus Marto kami pandang rasional, karena pada periode yang sama (2010-2013), rata-rata yield di Vietnam sebesar 11% dan Filipina sebesar 5,4%," demikian Gede.

Dalam kaitan ini, Tim Riset CNBC Indonesia menyoroti besarnya beban bunga utang yang harus ditanggung. Sepanjang 2018 (non-audit), pembayaran bunga utang mencapai Rp258,1 triliun, atau setara dengan 108,2% dari target yang senilai Rp238,6 triliun.

Pada 2015, spread-nya adalah sebesar 552 basis poin (bps), sebelum kemudian turun menjadi 492 bps pada 2016. Pada 2017, spread-nya anjlok menjadi 270 bps. Pada 2018, spread-nya membengkak menjadi 485 bps.

Angka ini tentu tak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja oleh investor. Jika hanya melihat angkanya, tentu ada kemajuan yang dibuat pemerintah lantaran spread-nya hanya sebesar 485 bps pada 2018, turun dari posisi 2015 yang sebesar 552 bps.

Jangan lupa, pada Mei 2017 Indonesia dianugerahi peringkat layak investasi oleh Standard & Poor's (S&P) yang merupakan satu dari tiga lembaga pemeringkat kenamaan dunia. Hal ini begitu disyukuri oleh investor kala itu, mengingat S&P merupakan satu-satunya lembaga pemeringkat kenamaan dunia yang belum memberikan peringkat layak investasi untuk Indonesia.

Akibatnya, obligasi pemerintah Indonesia menjadi begitu dihargai. Diberikan spread sebesar 270 bps saja, investor sudah senang. Apalagi, menjelang akhir tahun Fitch Ratings menaikkan peringkat surat utang jangka panjang Indonesia dari BBB- menjadi BBB, menjadikan Indonesia setara dengan Filipina dan Portugal yang telah lebih dulu mendapatkan kenaikan peringkat serupa.

Dan, peringkat Indonesia malah dinaikkan satu tingkat oleh Moody's menjadi Baa2, Ironis bukan? Itulah buah Neoliberalisme Menkeu Sri, dan ekonomi rakyat yang lemah, diperberat dengan ekses buruk utang Si Mulyani. Tragis. [ipe]


Komentar

Embed Widget
x