Find and Follow Us

Rabu, 19 Juni 2019 | 01:08 WIB

DPR: Hapus Utang Korban Bencana Perlu Dilanjutkan

Selasa, 5 Februari 2019 | 12:13 WIB
DPR: Hapus Utang Korban Bencana Perlu Dilanjutkan
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat bilang tidak ada penghapusan utang debitur yang menjadi korban bencana Palu, Donggala, Sigi. Lho?

Atas pernyataan JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Ahmad HM Ali menduga adanya miss informasi sehingga tercetus hal itu.

"Sangat boleh jadi pernyataan JK ini tercetus hanya karena Pak JK kurang mendapat informasi yang utuh, berimbang dan menyeluruh," ungkap Ahmad Ali di Jakarta, Selasa (5/2/2019).

Diskursus publik terkait utang debitur korban terdampak langsung bencana, menurut Ahmad Ali seharusnya sudah lebih maju. Tidak lagi berkutat pada apakah kebijakan tersebut dapat dilakukan atau tidak. Bencana Palu, Donggala, Sigi dan Parimo (Padagimo) bukan hanya gempa, tetapi sekaligus tsunami dan likuifaksi.

Berikut tingkat kerusakan yang terbilang parah dan jumlah korban yang besar. "Sudah sangat wajar jika pemberian fasilitas penghapusan utang debitur dilakukan. Paling tidak atas nama kemanusiaan. Saya meyakini, kebijakan dibuat untuk merawat kemanusiaan," tukas anggota Komisi VII DPR asal ari Sulawesi Tengah yang akrab disapa Mat Ali ini.

Dampak bencana Padagimo, lanjut Mat Ali, tidak sekadar mempertimbangkan korban jiwa. Namun juga kerusakan ekonomi, khususnya asset ekonomi yang penting untuk kelanjutan usaha. Belum lagi ditambah dengan korban jiwa yang banyak diantaranya merupakan tulang punggung ekonomi keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, selayaknya perdebatan publik lebih ditujukan pada skema dan payung hukum untuk memberikan perlakuan khusus kepada korban bencana terdampak langsung agar selaras dengan aturan perundangan yang berlaku.

Secara hukum, langkah untuk penghapusan utang debitur korban bencana sejatinya sangat dimungkingkan. Bencana Padagimo telah memenuhi unsur keadaan memaksa (force majeur) atau overmatch.

Setidaknya ada tiga unsur dari keadaan memaksa itu kata Ali. Pertama, tidak dipenuhinya prestasi akibat peristiwa musnah atau binasanya benda yang menjadi objek perikatan. Kedua, ada sebab diluar kesalahan debitur akibat peristiwa yang menghalangi debitur untuk memenuhi kewajiban atau berprestasi, dan ketiga, faktor penyebab yang kemunculannya tidak diduga sebelumnya. Ketiga unsur ini terpenuhi dalam kasus bencana Padagimo.

"Memakai logika sederhana saja dalam unsur pertama, bagaimana bisa debitur dapat dikenai hak tagih jika benda yang diagunkan atau asset untuk berproduksi telah rusak dan kehilangan fungsi" ucapnya.

Dari sisi ekonomi-moneter, Mat Ali juga menyatakan langkah penghapusan utang kepada korban terdampak bencana juga tidak akan berdampak terlampau serius.
"Non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah di Sulawesi Tengah tercatat cukup rendah sebesar 2,44%," imbuhnya.

Ditandaskan Ali, dengan bauran kebijakan yang tepat, pemberian fasilitas khusus penghapusan utang debitur dapat dijalankan dengan terkendali untuk menjaga tingkat NPL di bawah 5%. Toh, indikator moneter lainnya, memperlihatkan situasi yang cukup menggembirakan. Semisal, aset perbankan tumbuh 11%, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8%.

Lebih jauh Mat Ali mengusulkan agar dilakukan inventarisasi dan komposisi debitur, asset berikut kredit bermasalah yang terdampak langsung dengan bencana.

"Jadi based on debitur, siapa saja mereka, apa saja asset ekonomi yag rusak berikut tingkat kerusakannya, berapa jumlahnya, baik barang konsumsi terlebih lagi barang modal. Penyusunannya juga disertai dengan evaluator independen untuk mencegah moral hazard, jangan sampai dimanfaatkan oleh orang- orang untuk mengeruk manfaat sepihak," tuturnya.

Data dan informasi yang lebih lengkap tersebut penting untuk mengeksekusi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian katanya akan memudahkan membuat kebijakan siapa yang cukup dengan relaksasi, siapa yang hapus buku dan hapus tagih.

Selain itu, Mat Ali juga mengusulkan agar persoalan utang debitur korban terdampak langsung bencana ini digeser dari problem mekanisme korporasi/perbankan ke mekanisme negara.

"Saya kira dengan dampak bencana yang lebih besar dibandingkan daerah lain, negara memang perlu hadir dalam persoalan ini. Toh, hampir semua debitur korban bencana adalah nasabah bank milik negara. Jadi, tuntutan dan perjuangan debitur korban bencana Padagimo ini tetap dilanjutkan," tutup Ahmad Ali. [tar]

Komentar

x