Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 19 Februari 2019 | 21:05 WIB

Sampai 2018, Jonan Klaim Sukses Bangun 27 Smelter

Selasa, 12 Februari 2019 | 03:09 WIB

Berita Terkait

Sampai 2018, Jonan Klaim Sukses Bangun 27 Smelter
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Sepanjang 2018, realisasi pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolangan ore atau mineral mentah, atau smelter mencapai 27 unit.

"Progress realisasi kewajiban pembangunan smelter atau hilirisasi untuk produk tembaga, nikel, bauksit, besi, mangan dan timbal dan seng tahun 2016 sebanyak 20 smelter, tahun 2017, nikel bertambah 3 smelter, dan besi bertambah 2 smelter. Tahun 2018, smelter nikel bertambah lagi sebanyak 2 smelter. Total realisasi semelter hingga tahun 2018 sebanyak 27 smelter," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter yang telah beroperasi sampai akhir 2018, mencapai 27 buah. Mayoritas smelter yang telah beroperasi adalah pengolahan dan pemurnian nikel sebanyak 17 unit, 4 smelter besi, serta smelter tembaga, dan bauksit masing-masing 2 unit.

Jonan menyatakan, kewajiban pembangunan unit pengolahan dan pemurnian ini harus selesai paling lambat 2022. Di mana, progress pembangunan dan realisasi investasi smelter, untuk produk tembaga, sebanyak dua smelter yang eksisting. Rencananya tiga smelter lainnya menyusul, sehingga totalnya menjadi lima.

Sedangkan untuk nikel ada 17 yang eksisting, rencana bertambah 16 unit smelter, sehingga totalnya menjadi 33 unit smelter. Bauksit eksisting sudah ada dua, yang direncanakan ada lima, sehingga jumlahnya tujuh. Besi, eksisting ada empat dan terencana ada dua, mangan eksisting ada dua, timbal dan seng rencananya ada dua smelter.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan.

UU Nomor 4 Tahun 2009 ini mensyaratkan bahwa pengelolaan minerba tidak boleh dilakukan hanya dengan mengekspor bahan mentah, tetapi harus diolah di dalam negeri sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi negara, pengelolaan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 beserta Peraturan Menteri ESDM sebagai regulasi turunannya, adalah solusi terbaik untuk mempercepat peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri. [tar]

Komentar

x