Find and Follow Us

Selasa, 21 Mei 2019 | 03:12 WIB

Jelang Debat Capres

Impor Pangan Era Jokowi Suburkan Politik Rente

Oleh : Herdi Sahrasad | Jumat, 15 Februari 2019 | 04:09 WIB
Impor Pangan Era Jokowi Suburkan Politik Rente
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Importasi bahan baku dan komoditas mulai dari beras, gula, bahkan garam hingga baja, begitu deras di era Joko Widodo. Masalah ini tentu mengandung aksi perburuan rente.

Sayangnya, KPK dan penegak hukum lainnya menganggapnya angin lalu. Ya, KPK yang dikenal sebagai lembaga penjagal para koruptor serta pemburu rente ini, bergeming begitu saja.

Seolah tidak ada kepemimpinan karena Jokowi sendiri makin lemah dan tak mampu berpikir secara memadai. Akibatnya, impor pangan dan komiditi lain menjai polemik dan kontroversi di ruang publik karena di sini ada politik perburuan rente yang dibiarkan oleh pemerintah, semacam politik pembiaran (by omission).

Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mencatat Indonesia menjadi pengimpor gula mentah terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dipaparkan statista, Indonesia mengimpor 4,45 juta metrik ton dalam periode 2017-2018.

Angka tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara pengimpor paling tinggi di dunia. Melampaui China sebesar 4,2 juta metrik ton, atau Amerika Serikat impornya sebesar 3,11 juta metrik ton.

"Data USDA dalam Statista (2018), menggambarkan impor gula mentah Indonesia terbesar di dunia, mencapai 4,45 juta metrik ton pada 2017-2018," kata Ekonom Senior Indef, Faisal Basri.

Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Indef, mencatat importasi gula Indonesia sebanyak 4,6 juta ton sepanjang Januari-November 2018. Naik ketimbang periode sama pada tahun sebelumnya sebanyak 4,48 juta ton. Jumlah tersebut berdasarkan aturan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 117 Tahun 2015 (HS1701).

Ketua DPD sekaligus Ketua Umum Hanura yang getol mengusung Jokowi sebagai capres petahana, Oesman Sapta, menuding Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita sebagai biang keladi derasnya importasi bahan pangan selama ini.

Hal tersebut dikatakan OSO, sapaan akrab Oesman Sapta, menyikapi pernyataan Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Platte yang menyebutkan impor pangan adalah kebijakan langsung Presiden Jokowi.

Penegasana Oesman itu menunjukkan beda penapat di kalangan elite sekeliling Jokowi. "Tanggung jawab dia (Mendag) sendiri-lah, masa tanggung jawab dilempar ke atas, ke Jokowi. Maka itulah gunanya menjadi menteri kabinet," ujar Oesman di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 13/2/19).

OSO menegaskan, seorang menteri tidak bisa serta merta lempar tanggung jawab atas kebijakannya kepada kepala negara. Dalam hal ini, elit Partai Nasdem tempat Enggartiasto bernaung tak perlu memberikan pembelaan yang membabi-buta. "Saya kira itu sudah sewajarnya bahwa menteri itu mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar OSO.

Kembali ke Faisal Basri, sepakat bahwa pejabat negara dalam hal ini Menteri Perdagangan Enggartiasto yang harus bertanggung jawab. Semuanya karena salah urus. Dalam artian, Menteri Perdagangan Enggartiasto, terlalu gegabah dalam membuka keran impor.

"Mudah-mudahan Enggar nanti tidak dipilih lagi, atau dipecat dari sekarang. Dia buka impor gula, impor beras dan impor garam dapat triliunan dari tiga komoditi itu, lezat," kata Faisal dalam acara Mandiri Investasi di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Faisal menjelaskan, Enggar sebagai menteri perdagangan sangat 'ringan tangan' dalam memuluskan impor. Peraturan Menteri dibuat untuk menggenjot kuota impor ke level tinggi. Salah satu yang menjadi catatan, baja impor saja nilainya dikerek dari US$7 miliar menjadi US$10 miliar.

Bisa jadi lantaran tak perlu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk impor baja, sehingga baja impor asal China membanjiri pasaran dalam negeri. hal serupa terjadi pula untuk ban.

Celakanya lagi, Jokowi sebagai presiden terkesan gagal paham atas fenomena ini. Tak berdaya menghadapi kekuatan oligarki. "Jokowi gagal paham, gagal Nawa Cita, gagal Trisakti dan rakyat makin miskin,''kata Syahganda Nainggolan dari Sabang Merauke Circle, mantan aktivis ITB dan pengamat sosial-ekonomi yang menilai impor pangan sudah ugal-ugalan.

Faisal menyebut, keran impor yang dibuka terlalu lebar memiliki rente, atau keuntungan besar. Namun masalahnya juga besar. "Saya sampaikan di forum-forum terbuka, pecat Enggar, itu selesai karena dia jadi bagian masalah impor. Rentenya luar biasa besar. Gula harganya Rp 12.500 biaya impor Rp 4.000, ditambah ongkos jadilah Rp 7.000 sisanya banyak itu, besar bisa triliunan," ujarnya.

Menurut Faisal saat ini di era reformasi praktik rente dari pejabat belum berkurang dan ternyata ongkos politik justru semakin mahal. Impor pangan mulai dari beras, gula hingga garam diyakini menjadi salah satu biang kerok neraca dagang Indonesia yang terus negatif.

Faisal menjelaskan, masalah tersebut terjadi karena pejabat pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan yang salah urus. Aksi impor yang dilakukan lebih banyak menguntungkan Menteri Perdagangan.

"Mudah-mudahan Enggar nanti tidak dipilih lagi, atau dipecat dari sekarang. Dia buka impor gula, impor beras dan impor garam dapat triliunan dari tiga komoditi itu, lezat," kata Faisal dalam acara Mandiri Investasi di Ritz Carlton Pacific Place, Rabu (13/2/2019).

Enggar sebagai menteri perdagangan dinilai terlalu mudah memuluskan impor dengan membuat Peraturan Menteri untuk mengerek kuota impor. Keran impor yang dibuka terlalu lebar memiliki rente atau keuntungan yang besar. [ipe]

Komentar

x