Find and Follow Us

Sabtu, 25 Mei 2019 | 01:19 WIB

Dana Penelitian Cadangan Migas RI Minim

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 19 Februari 2019 | 17:17 WIB
Dana Penelitian Cadangan Migas RI Minim
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah buka peluang bagi swasta maupun universitas dan lembaga riset melakukan penelitian untuk menemukan cadangan minyak dan gas. Ini karena keterbatasan anggaran pemerintah melakukan hal ini sendiri.

Dimana saat ini dana yang disediakan oleh APBN untuk melakukan eksplorasi hanya berkisar Rp60-70 miliar. Untuk itu, tak heran jika dengan dana yang terbatas, maka data yang didapat juga terbatas.

"Salah satu caranya adalah kami menecourage eksplorasi dengan biaya mereka sendiri. Kedua, ada gak company yang mau melakukan studi seismik? Ada saja kok sebenernya," kata Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Nah, skemanya nanti apabila ada pihak yang mau untuk melakukan studi seismik ini maka bisa membicarakannya kepada pemerintah. Dengan catatan, pemerintah juga mendapatkan previllage untuk bisa mengakses data tersebut.

"Mereka melakukan spek survey dengan biaya sendiri. Terus retennya darimana? Mereka bagi ke KKKS yang butuh. Tinggal bayar sejumlah uang b to b ke penyedia data spek survey. Jadi kita punya data yang banyak. Itu usaha kita," ujar dia.

Meski dana APBN terbatas, Arcandra menjelaskan saat ini paling tidak dengan skema gross split, Pemerintah mempunyai dana cadangan yang berada di KKKS untuk melakukan eksplorasi.

Dimana dana sebesar Rp31,5 triliun diperoleh dari setoran Komitmen Kerja Pasti (KKKP) perusahaan pencari minyak gas atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang melakukan kontrak pengelolaan blok migas, semenjak diterapkannya bagi hasil migas gross split.

Arcandra menjelaskan, besaran setoran ditetapkan berdasarkan program yang direncanakan KKKS saat berkontrak, kemudian uang yang terkumpul akan digunakan KKKS untuk melakukan pencarian kandungan migas atau eksplorasi di Blok migas yang sedang digarap.

Menurut Arcandra, dengan adanya dana tersebut maka tidak adalagi alasa untuk KKKS menunda kegiatan eksplorasi, sehingga dapat meningkatkan kandungan migas nasional. Jika eksplorasi tidak dilakukan, maka dana yang dihimpun akan menjadi milik pemerintah.

"Gunakanlah uang ini untuk kegiatan eksplorasi ke depan, tersedia, tidak ada alasan kita tidak punya uang lagi. Dana yang tersedia sekarang, kalau tidak dilakukan gimana? diambil, balik ke pemerintah," kata dia.[jat]

Komentar

x