Find and Follow Us

Selasa, 21 Mei 2019 | 03:04 WIB

Sengketa Saham KBN Dikhawatirkan Ganggu Investasi

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 21 Februari 2019 | 08:29 WIB
Sengketa Saham KBN Dikhawatirkan Ganggu Investasi
PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Sengketa antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan anak usahanya, PT Karya Citra Nusantara (KCN) makin panjang. Kasasi dilayangkan KCN ke MA atas putusan Pengadilan Tinggi yang menerima gugatan KBN.

Kuasa hukum KCN, Juniver Girsang menyebut, jika kasasi kliennya tidak diterima, dikhawatirkan berdampak kepada dunia investasi. Investor menjadi tarik mundur rencana investasinya. Lantaran menilai tidak ada kepastian hukum di negara ini.

"Kalau ini terjadi saya katakan, tidak ada kepastian hukum di negara ini untuk berinvestasi," ujar Juniver saat menggelar konferensi pers yang didampingi Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi di Jakarta.

Juniver menjelaskan duduk perkara sengketa ini terjadi pada 2004. Kala itu, KBN mengiklankan tender pengembangan kawasan C01 Marunda.
PT Karya Tekhnik Utama (KTU) mendaftar dan keluar sebagai pemenang.

Pada 2005, perjanjian antara KBN yang melakukan tender bersama KTU, diteken. Isinya kerja sama untuk membentuk perusahaan patungan KCN. Pendirian anak usaha itupun disetujui Menteri BUMN dan Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham KBN.

Dalam perjanjian, KTU berkewajiban menyediakan sumber dana dan pembangunan Pelabuhan Marunda, mulai dari Pier I, II dan III sepanjang 5.350 meter. Ditambah area pendukung seluas 100 hektar (ha). Sedangkan KBN berkewajiban melengkapi perizinan, menyediakan akses jalan dan goodwill berupa garis pantai sepanjang 1.700 meter dari Cakung Drain hingga Sungai Blencong.

Atas dasar pembangunan yang dibiayai modal swasta itu, komposisi saham KCN digenggam KTU sebesar 85% dan KBN sebesar 15%. Khusus 15% saham KBN itu termuat dalam perjanjian tidak akan terdelusi jika terjadi penambahan investasi KTU kepada KCN. "Dengan komposisi itu, investor menanggung semua biaya, tidak ada sepeser pun KBN mengeluarkan dana. Artinya tidak ada APBN, APBD atau uang negara yang keluar," terang Juniver.

Tujuh tahun berjalan, masalah mulai muncul pada November 2012. Tepatnya saat terjadi perombakan direksi KBN. Di mana, posisi Direktur Utama KBN, dipegang Sattar Taba. Pihak KBN meminta revisi komposisi saham pada Desember 2012. Disepakati, komposisi saham menjadi 50:50. "KCN menyampaikan bahwa perjanjiannya tidak demikian, ini supaya kelanjutan proyek jangan terganggu," beber Juniver.

Namun, KBN tak terima dengan usulan itu. Mereka melakukan pemblokiran akses menuju area pembangunan selama empat bulan. Padahal, saat itu, KCN telah merampungkan hampir seluruh Dermaga Pier I dan setengah Pier II. "Gerbang KCN dihalangi, ditutupi mobil pemadam kebakaran. Bahkan keluar surat pemberhentian operasi," imbuhnya.

Aksi sepihak KBN pada 2013 itu memaksa KTU untuk menyetujui Addendum III yang berisikan kepemilikan saham KBN dan KTU di KCN masing-masing 50%. Tapi, addendum III itu mensyaratkan, untuk mendapat porsi 50% saham KCN, KBN harus melengkapi syarat penambahan modal dengan tenggat waktu yaitu 15 bulan. "Ternyata sampai batas waktunya, KBN tidak sanggup memenuhi penyetoran modal," tutur Juniver.

Selanjutnya pada Desember 2015, KBN dan KTU bersepakat untuk kembali kepada perjanjian awal, yakni kepemilikan saham KTU 85% dan KBN 15% di KCN, termasuk pengembalian setengah dermaga Pier II dan Pier III.

Namun, KBN justru melayangkan gugatan hukum kepada KCN dan kementerian perhubungan selaku pengawas operasional KBN. "KCN diganggu lagi oleh KBN, dengan menyatakan perjanjian yang sudah dibuat ada cacat hukum. Padahal Menhub yang beri persetujuan," sesal Juniver. [ipe]

Komentar

x