Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 Maret 2019 | 10:14 WIB

Dikelilingi ABS, Data Ekonomi Jokowi 'Ngasal'

Senin, 25 Februari 2019 | 15:09 WIB

Berita Terkait

Dikelilingi ABS, Data Ekonomi Jokowi 'Ngasal'
Ekonom senior Rizal Ramli - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ekonom senior Rizal Ramli menyebut, Presiden Joko Widodo berhasil meniupkan optimisme atau harapan bagi perekonomian Indonesia. Tapi itu dulu, pada 2014.

Bayangkan saja, Jokowi yang lahir dari keluarga biasa, berhasil terpilih menjadi Wali Kota Solo. Selanjutnya dipercaya menjadi Gubernur DKI, hingga presiden pada pilpres 2014. Kala itu, Presiden Widodo berjanji akan memperjuangkan Trisakti, akan mencapai Kedaulatan di bidang pangan, energi dan keuangan.

Empat tahun berselang, kata Rizal di Jakarta, Senin (25/2/2018), tebaran optimisme Jokowi makin memudar. Di mana, pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5%. Daya beli rakyat merosot, pengurangan kemiskinan terendah sejak reformasi.

Di era Widodo, demikian Rizal Ramli menyebut, jumlah orang miskin hanya berkurang 450 ribu orang per tahun. Kalah jauh dibanding era Presiden Gus Dur yang berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 5,05 juta orang per tahun. Atau era Habibie sebesar 1,5 juta orang per tahun. Di pemerintahan Megawati, jumlah orang miskin berkurang 570 ribu orang per tahun. Dan ketika SBY berkuasa, jumlah orang dhuafa tergerus 840 ribu per tahun.

Rendahnya penurunan angka kemiskinan di masa Widodo, kata Rizal, lantaran garis atau konsep ekonominya meninggalkan Trisakti. Tercermin dari kebijakan impor yang ugal-ugalan, dan penghapusan subsidi listrik untuk kelas 450 VA dan 900 VA. "Tambahan pula, risiko makro ekonomi semakin meningkat selama 2 tahun terakhir," kata dia.

Lalu bagaimana ihwal janji Jokowi soal kedaulatan pangan dan keuangan? Boro-boro kedaulatan pangan tercapai, yang terjadi justru impor ugal-ugalan yang sangat merugikan petani. Boro-boro kedaulatan keuangan tercapai, yang terjadi justru utang yang semakin besar, dengan yield yang merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik.

Rizal mengingatkan, risiko makro ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, dalam bentuk defisit neraca perdagangan (minus US$8,57 miliar). Serta defisit transaksi berjalan sebesar US$9,1 miliar pada kuartal IV-2018. Suka atau tidak, nyatanya, defisit transaksi berjalan 2018 adalah yang terburuk dalam 4,5 tahun terakhir.

Kegagalan Widodo dalam mencapai kedaulatan pangan dan keuangan, bisa terjadi karena tidak adanya konsistensi antara tujuan, strategi, kebijakan dan personalia. Tujuan untuk mencapai swasembada pangan dikhianati dengan kebijakan impor ugal-ugalan dan penunjukan pejabat yang doyan rente (rent seekers).

Demikian juga kemandirian keuangan, harus dikalahkan dengan kebijakan pinjaman luar negeri yang jor-joran. Dan, penunjukan pejabat keuangan yang doyan memberikan yield tinggi, yaitu 2-3% di atas negara yang ratingnya lebih rendah ketimbang Indonesia. Seperti, Filipina dan Vietnam. Selain itu, diduga ada sifat kriminal, dilakukan semata-mata demi glorifikasi pribadi.

Widodo berhasil membangun banyak proyek infrastruktur. Memang betul. Ada yang bermanfaat untuk rakyat, sebagian mempunyai nilai strategis terutama untuk mengurangi ketimpangan Jawa dengan luar Jawa.

Akan tetapi, beberapa diantaranya berpotensi merugi dan ujung-ujungnya harus disubsidi rakyat. Semisal, proyek jalan tol Pantura. Diduga ada kkerugian Rp380 miliar per tahun. Demikian pula proyek monorail Palembang mengalami tekor hingga Rp9 miliar per bulang.

Kasus-kasus kerugian itu adalah contoh "Rakyat untuk Infrastruktur", bukan "infrastruktur untuk rakyat". Itu terjadi karena tidak efektifnya fungsi planning, kalah dengan "dawuh pandito Ratu".

Pidato Widodo di Sentul, Bogor, Minggu (24/2/2019), tidak lain hanya pengulangan dari pidato-pidato sebelumnya. Laporan tentang apa-apa yang telah dilakukan, dengan angka-angka yang ngasal, dan---maaf--- diragukan kredibilitasnya.

Kenapa seperti pada debat II banyak sekali data ngasal, ngawur dan cenderung nuansa hoax? Hal itu terjadi karena kebiasaan Widodo yang doyan mengklaim prestasi berlebihan (over-claims) dan lingkaran dalamnya yang bermental ABS (Asal Bapak Senang).

Widodo juga terlalu jumawa dan tidak jujur ketika mengatakan bahwa "Dana Desa dimulai dari Jokowi". Padahal, Dana Desa adalah amanat dari UU Desa. Alokasi dana desa lebih dari Rp1 miliar per desa, merupakan amanah dari UU Desa Tahun 2013.

Di mana, UU Desa lahir dari perjuangan asosiasi-asosiasi kepala Desa, terutama Parade Nusantara dengan Ketua Umum Sudir Santoso dan Ketua Dewan Pembina DR Rizal Ramli; yang memperjuangkan UU Desa sejak 2011. Pembahasan UU tersebut banyak dibantu Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB; dan Ahmad Muqowwam, Ketua Pansus dari PPP. Serta dibantu Ketua DPR, Marzuki Alie.

Hukum juga semakin terasa tidak adil, hanya galak dan tegas terhadap tokoh-tokoh yang berbeda pendapat dan kritis terhadap kekuasaan. Index demokrasi Indonesia merosot dari peringkat 49 pada 2014, menjadi peringkat ke-65 pada 2018. Terjadi pendangkalan kehidupan bernegara, semua masalah dibahas dengan kerangka untuk menjaga kepentingan kekuasaan. Bukan untuk membela kepentingan rakyat dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Situasi ini menimbulkan kondisi sosial di masyarakat menjadi terbelah, karena praktek hukum dijalankan secara antagonis atau tidak adil. Ini memancing suasana konfrontatif di dalam masyarakat.

Empat tahun lebih, terbukti Widodo gagal karena tidak adanya konsistensi antara tujuan, strategi, kebijakan dan personalia. Pidato Widodo di Sentul, kurang jujur, karena tidak mengakui kegagalan yang terjadi.

Seharusnya, jika ksatria, Widodo berani meminta maaf dan ganti strategi. Jika Widodo melakukan hal itu, baru akan terlihat harapan dan optimisme baru. Tetapi Widodo tidak mau minta maaf dan ganti strategi, sehingga kegagalannya justru menebar pesimisme dan mengubur harapan.

Ingatlah, inti dari kepemimpinan adalah menumbuhkan harapan dan optimisme. Untuk itu pemimpin harus mampu melakukan refleksi, introspeksi dan kejujuran untuk mengakui kekurangan dan kegagalan untuk segera diubah, sehingga memberikan harapan dan optimisme baru. [ipe]

Komentar

Embed Widget
x