Find and Follow Us

Sabtu, 25 Mei 2019 | 01:17 WIB

Januari-Februari, Penyaluran B20 Hampir Sempurna

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 4 Maret 2019 | 09:09 WIB
Januari-Februari, Penyaluran B20 Hampir Sempurna
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Sepanjang Januari-Februari 2019, realisasi penyaluran B20 mencapai 99%. Di mana, total penyaluran FAME ke tempat blending Bahan Bakar Minyak (TBBM) mencapai 700 ribu kilo liter (KL).

Belum tercapainya realisasi penyaluran B20 hingga 100%, dikarenakan adanya dispensasi penyaluran terhadap beberapa sektor. Seperti pembangkit milik PLN, TNI, Polri, dan Freeport. "Secara garis besar sudah berjalan dengan baik. Tapi memang yang satu persen ini tidak mudah. PLN, TNI Polri dan Freeport Karena dari dulu yang minta dispensasi beberapa diantaranya," kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution, akhir pekan ini.

Dia menjelaskan, dari realisasi 99% penyaluran B.20 masih ada satu daerah yang sulit mendapatkan akses FAME. Yakni Krayan, Kalimantan Utara yang tidak bisa tersalurkan FAME. "Itu karena lokasinya jauh dan posisinya kalau mau ke sana harus pakai pesawat. Jadi bayar lagi, harganya naik lagi," ujar dia.

Darmin juga menjelaskan karena alasan keterbatasan akses, Pemerintah memberikan dispensasi bagi pasokan untuk daerah tersebut. Darmin menjelaskan Pertamina di daerah tersebut diperbolehkan untuk menjual solar tanpa blending dengan Fame. Hanya saja, Pertamina harus menjual solar tersebut dengan harga Pertadex. "Tadi makanya kami kasih dispensasi, boleh. Tapi jangan pake solar biodisel ya, pakailah yang pertadex," ujar Darmin.

Sedangkan untuk penyaluran Januari - Februari, Direktur Hilir Migas Kementerian ESDM, Rizwi Hisjam mengatakan tidak ada penyaluran yang tidak sesuai target. Rizwi mengatakan para BU BBN sudah semuanya menyalurkan Fame.

Sementara terkait penyaluran yang kurang dari target pada November - Desember sebanya 12 BU BBN. Total denda yang harus dibayarkan sebesar Rp 300 miliar.

Rizwi menjelaskan untuk para 12 perusahaan yang terkena denda pada periode sebelumnya itu, baru akan dikirimkan surat peringatan oleh Kementerian ESDM untuk segera membayar denda. Apabila pada batas waktu tertentu tidak kunjung membayar denda hingga tiga kali peringatan, maka pemerintah akan mencabut izin. [ipe]



Komentar

x