Find and Follow Us

Selasa, 21 Mei 2019 | 03:10 WIB

Kemenhub Masih Belum Putuskan Besaran Tarif Ojol

Senin, 11 Maret 2019 | 19:25 WIB
Kemenhub Masih Belum Putuskan Besaran Tarif Ojol
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengaku belum mengatur soal besaran tarif ojek online meski sudah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) terkait ojek online (ojol).

"Untuk RPM sudah kami selesaikan kecuali soal tarif. Ini masih kami susun kembali untuk dilengkapi khusus biaya tarif yang belum ditentukan. Masih kami konsultasikan dengan berbagai pihak," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Dia mengaku pihaknya masih terus menyusun besaran tarif tersebut berdasarkan masukan beberapa pihak karena ongkos ojek online tersebut telah diubah dari nomenklatur tarif menjadi nomenklatur biaya jasa.

"Kami laporkan Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) sangat berharap RPM bisa diselesaikan sebelum pemilu. Tapi kami masih merumuskan bersama dengan berbagai pihak, sehingga sampai sekarang kami belum bisa menentukan masalah tarif," katanya.

Menurutnya, ada beberapa isu menyangkut tarif yang perlu dilaporkan. Pertama, yakni penentuan skema batas atas-bawah bawah tarif ojek online. "Kalau untuk motor, kita tentukan batas bawahnya saja. Untuk batas atas itu jadi kewenangan pihak aplikator," jelas Budi.

Perkara tarif ini pun kemudian turut menentukan adanya pembagian zona, yakni zona 1-3. "Dengan zonasi, kita ingin mengakomodir aspek ekonomis di berbagai daerah," sambungnya.

Budi menyebut masalah tarif pun telah diputuskan meski belum mutlak sepenuhnya. Adapun RPM untuk sementara bakal menentukan kesamaan tarif dalam jarak antara 3-5 km. "Jadi kalau penumpang jaraknya hanya 1 km, pengenaan tarifnya tetap sama seperti yang 3-5 km. Tapi ini belum ditentukan sepenuhnya," ucap dia.

Budi menuturkan, rancangan peraturan ojek online pun telah dilakukan uji publik dan mendapat beberapa usulan. Salah satu usulannya yakni terkait penghapusan waktu kerja dari pihak mitra kerja.

"Awalnya diatur 8 jam, kemudian dihapus sehingga bisa lebih dari 8 jam dan sangat fleksibel. Karena sifat dari pengemudi sifatnya ride sharing. Ini sudah kami response dalam peraturan baru," pungkasnya.[jat]

Komentar

x