Find and Follow Us

Jumat, 24 Mei 2019 | 01:29 WIB

Aset WNI tak Lapor Pajak Tembus Rp1.300 Triliun

Jumat, 15 Maret 2019 | 03:19 WIB
Aset WNI tak Lapor Pajak Tembus Rp1.300 Triliun
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Aset milik warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebesar Rp1.300 triliun, belum dilaporkan melalui surat pemberitahuan pajak (SPT). Lebih gede ketimbang perkiraan Capres Prabowo Rp11,000 triliun.

Angka ini berdasarkan hasil pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) tahun 2018.

Kasubdit Pertukaran Informasi Direktorat Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Leli Listianawati menjelaskan, berdasarkan data 11 Maret 2018, pihaknya telah mengirimkan informasi keuangan ke 54 negara dan telah menerima informasi keuangan dari 66 negara. Hasilnya, nilai aset yang sangat signifikan. "Informasi keuangan yang kami terima dari tahun lalu ada lebih dari Rp 1.300 triliun," kata Leli saat paparan dalam acara seminar perpajakan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (14/3).

Menurut Leli, jumlah itu tidak jauh berbeda dengan selisih antara hasil survei Mc Kinsey mengenai jumlah aset WNI di luar negeri yang dijadikan acuan pemerintah saat menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dengan aset keuangan WNI yang telah dilaporkan melalui tax amnesty.

"Jadi bahwa benar memang ada yang belum dilaporkan juga, aset keuangannya masih ada yang belum dilaporkan dalam SPT maupun tax amnesty. Tetapi kami sudah terima berdasarkan pertukaran informasi keuangan," tambahnya.

Tahun ini, lanjut Leli, nilai aset yang belum dilaporkan tersebut, kemungkinan bakal bertambah lagi. Sebab, Ditjen Pajak masih akan melanjutkan pertukaran dengan mengirimkan informasi keuangan kepada 81 negara dan menerima informasi keuangan dari 94 negara. Pertukaran ini akan dilakukan pada akhir September 2019.

Leli menambahkan, pihaknya akan tetap melakukan perlindungan kerahasiaan terhadap informasi keuangan yang diterima. Hal ini lanjut dia, merupakan syarat yang harus dilakukan oleh yuridiksi yang melakukan pertukaran.[tar]

Komentar

Embed Widget
x