Find and Follow Us

Jumat, 24 Mei 2019 | 03:10 WIB

Kartu Pra Kerja Jokowi Bikin Bingung Ekonom

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 15 Maret 2019 | 15:30 WIB
Kartu Pra Kerja Jokowi Bikin Bingung Ekonom
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Rencana calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kartu pra kerja mendapat banyak kritikan. Banyak pihak yang masih bingung terkait kartu pra kerja ini.

"Kartu prakerja kalau kata Pak Jokowi belum ada kejelasan mengenai apa yang dimaksud kartu prakerja tersebut," kata Ekonom senior Indef, Fadhil Hasan, Jumat (15/3/2019).

Dia menangkap, yang dimaksud dengan kartu pra kerja itu semacam insentif yang diberikan pada orang yang telah melamar pekerjaan. Namun belum madapat kerja dan dilirik BLK yang ada. "Intinya kita belum jelas menangkap kartu prakerja itu," kata dia.

Menurut dia, apabila kartu pra kerja itu adalah unemployment benefit seperti yang diterapkan di negera maju, yakni Australia dan Skandinavia maka, harus ada kesiapan anggaran yang memadai.

Nah, unemployment benefit diberikan oleh negara itu juga banyak syaratnya. Seperti, benefit diberikan kepada mereka yang tidak bekerja atau masa pencarian pekerjaan. "Dan orang yang kehilangan pekerjaan," kata dia.

Kemudian, kemampuan fiskal negara cukup atau tidak. "Kita harus hati-hati jangan sampai program kartu prakerja itu sekedar gimmick pemilu. Harus benar didesain secar baik. Itu kapasitas fiskal," kata dia.
Selanjutnya, di negara tersebut umumnya mereka yang menganggur ada di sektor formal. Dan teregister punya kejelasan jaminan sosial. "Sementara kalau di kita kan ada orang menganggur, ada setengah menganggur, dan menganggur tersembunyi. Ini kan sangat kompleks," kata dia.

Dengan demikian, unemployment benefit belum cocok diberikan di Indonesia, jika melihat keadaan seperti ini. "Karena bisa membuat anggaran sangat besar dan coveragenya seperti apa belum jelas," ujar dia.

Selain itu, kata dia, struktur perekonomian Indonesia berbeda dengan negara yang melaksanakan unemployment benefit. Nah, yang menariknya di Amerika ini pun sudah direvisi karena bisa menciptakan moral hazard.

"Kalau penganggur mendapat benefit, mereka jadi malas bekerja. Padahal relatif pekerjaan itu ada. Mungkin itu yang harus dipertimbangkan apakah program ini dapat dilaksanakan atau tidak. Selain kartu prakerja itu memang belum jelas konsepnya," ujar dia. [ipe]




Komentar

x