Find and Follow Us

Jumat, 24 Mei 2019 | 03:08 WIB

Divestasi Freeport, Papua Perlu Segera Bentuk BUMD

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 15 Maret 2019 | 18:30 WIB
Divestasi Freeport, Papua Perlu Segera Bentuk BUMD
Deputi Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemprerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika diminta segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terjakit jatah saham 10% dari PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport).

Demikian disampaikan Deputi Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno. Sebab, sampai saat ini BUMD itu belum juga terbentuk. Dia meminta tahun ini BUMD bisa terbentuk.

"Sampai sekarang mereka (Pemerintah setempat) masih menentukan BUMD, masih ribut. Secepat mungkin. Harusnya tahun ini (sudah terbentuk)," kata Fajar, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Dia menepis kabar terkait lambatnya pembentukan BUMD karena desakan untuk meningkatkan jatah atau porsi saham kepada kepada pemerintah daerah. Sebab, tidak ada negosiasi untuk menaikkan saham pemerintah daerah di Freeport yang sudah disepakati sebesar 10%.

Kata dia, yang ada sekarang adalah tarik ulur antara pemprov dan pemkab. Pihak pemprov berkeinginan untuk mendapatkan saham lebih tinggi. Sementara porsi saat ini adalah pemprov kebagian 3% dan pemkab sebesar 7%.

"Tandatangan yang dengan pemerintah pusat dengan bupati dengan gubernur, totalnya 10%, jadi 10% untuk pemerintah daerah, pemerintah daerah tinggal menentukan bagaimana menentukan BUMD-nya mana," kata dia.

Sekedar diketahui, dalam peraturan daerah No 7 Tahun 2018, disebutkan mengenai pembentukan PT Papua Divestasi Mandiri. Menurut Pemkab Mimika isi dalam perda no 7 itu tidak sesuai dengan isi perjanjian induk Tgl 12 Januari 2018 Pasal 2 angka 2.2 ayat (1) yang mengatur komposisi saham terdiri atas Pemprov Papua sebesar 3% dan Pemkab Mimika sebesar 7% termasuk mewakili hak-hak masyarakat pemilik hal ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen. [ipe]

Komentar

x