Find and Follow Us

Kamis, 22 Agustus 2019 | 12:59 WIB

Basmi Tambang Ilegal, Jonan Tuding Menko Polhukam

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 20 Maret 2019 | 07:09 WIB
Basmi Tambang Ilegal, Jonan Tuding Menko Polhukam
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian ESDM akan menertibkan pertambangan tanpa izin (Peti) secara menyeluruh. Penertiban ini akan melibatkan lintas intansi dan kementerian.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, penanganan masalah Peti dipimpin langsung Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Dia menegaskan, kegiatan Peti di konsesi tambang yang sah sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Hanya saja, kata dia, kegiatan Peti yang berada di luar konsesi tambang legal sulit dilakukan pihaknya. Dengan demikian, penanganannya lintas kementerian. "Ada rapat gabungan supaya tuntas. Kalau dikerjakan inspektur tambang enggak selesai," kata Jonan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Dia mengatakan, kendala ini dihadapi inspektur tambang. Status inspektur tambang di seluruh Indonesia merupakan pegawai Kementerian ESDM. Artiannya inspektur tambang mendapat gaji dari Kementerian ESDM.

Hanya saja kegiatan operasional inspektur tambang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dia menyebut minimnya dana operasional membuat kinerja inspektur tambang kurang maksimal. "Kami mau menyediakan biaya operasi tapi enggak ada landasan hukumnya. Kami keliling daerah ini keluhan mereka," ujar dia.

Sementara itu Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Bambang Gatot menambahkan wewenang inspektur tambang hanya sebatas pada kegiatan pertambangan legal.

Namun pihaknya memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menertibkan kegiatan tambang ilegal. "Inspektur tambang tidak bertanggung jawab," ujarnya. [ipe]


Komentar

x