Find and Follow Us

Sabtu, 7 Desember 2019 | 05:32 WIB

Daerah Kaya Sawit Masih Miskin, Kalbar Usulkan Ini

Rabu, 20 Maret 2019 | 17:09 WIB
Daerah Kaya Sawit Masih Miskin, Kalbar Usulkan Ini
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji - (Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menginginkan adanya dana bagi hasil untuk produk minyak mentah sawit alias Crude Palm Oil/CPO. Seperti halnya dana bagi hasil minyak bumi.

Usai pembukaan Borneo Forum di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (20/3/20190, Sutarmidji memaparkan usulannya itu. "Selama ini, nilai tambah terbesar lebih banyak dinikmati pemerintah pusat serta di industri hilir sawit dibandingkan perkebunan sawit yang merupakan industri hulu," kata Sutarmidji.

Padahal, kata Sutarmidji, luas perkebunan kelapa sawit Kalimantan Barat terbesar kedua di Pulau Kalimantan, setelah Kalimantan Tengah (Kalteng). Namun berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 2018, luasan sawit di Kalbar mengalahkan Kalteng, seluas lebih dari 1,5 juta hektar. Dengan produksi CPO sebesar 3,298 juta ton.

"Diharapkan, industri hilir dapatkan dikembangkan di Kalimantan Barat sehingga masyarakat dapat menikmati harga minyak goreng yang lebih rendah," paparnya.

Menurut Sutarmidji, mengacu kepada UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penetapan dana bagi hasil untuk produk CPO, sangatlah dimungkinkan.

"Ini yang akan kami perjuangkan. Jika dana bagi hasil ini bisa direalisasikan, pemanfaatannya bisa dikembalikan kepada petani sawit di daerah. Sebagai bentuk pemberdayaan dan peningkatan kinerja lembaga ekonomi desa, terutama sentra sawit di Kalbar," kata Sutarmidji.

Dekan Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura (Untan), Kalimantan Barat, DR Gusti Hardiansyah sepakat dengan usulan dana bagi hasil CPO. Pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus terhadap soal pangan, tetapi juga bahan bakar yang salah satunya berasal dari CPO.

Apalagi, lanjutnya, Pemerintah Joko Widodo menargetkan pengembangan biodiesel dari CPO hingga 100% (B100) secara bertahap.

Meski kaya akan sawit, dirinya sepakat bahwa provinsi Kalbar tidak banyak diuntungkan. Pendapatan sangat minim, hanya dari pajak tanah seperti Bea Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB).

"Nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh industri hilir yang sebagian besar berada di luar Kalbar. Karena itu, dana bagi hasil menjadi penting dipertimbangkan sebagai sebuah gagasan untuk pemerintah pusat," ungkapnya. "Apalagi, luasan kebun sawit di Kalbar mencapai 1,5 juta hektar dan sekitar 60% merupakan perkebunan swasta dan sisanya dimiliki rakyat," imbuh Gusti.

Menurut Gusti, pusat harus mempunyai strategi untuk memperkuat dunia usaha, khususnya perkebunan sawit di Kalbar, agar produksinya konsisten. "Salah satunya dengan membuat aturan dana bagi hasil," tuturnya.

Sementara, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), Achmad Mangga Barani sepakat, bahwa pemerintah pusat perlu mengatur instrumen hukum untuk mengatur alokasi dana bagi hasil produk sawit.

"Selain memberlakukan pola dana bagi hasil di daerah sentra sawit, keberadaan korporasi sawit di daerah harus memberi kontribusi nyata salah satunya dengan mengoptimalkan peran dan fungsi CSR," papar Mangga.

Dikatakan Mangga, sejauh ini, pemerintah pusat, belum membuat aturan apapun terkait dana bagi sawit. "Salah satu inisatif yang perlu dilakukan adalah pengajuan Rancangan RUU Dana bagi hasil perkebunan sawit. DPR juga punya peran penting untuk menggodok aturan tersebut," kata Manggabarani. [tar]


Komentar

x