Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 18:27 WIB

Akses Pembiayaan Pertanian Masih Andalkan FPPS

Jumat, 22 Maret 2019 | 06:00 WIB
Akses Pembiayaan Pertanian Masih Andalkan FPPS
(Foto: tabloidsinartani.com)

INILAHCOM, Lombok - Untuk meningkatkanakses petani terhadap sumber pembiayaan pertanian seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR),Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggerakkanFasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) sejak 2017.

FPPS direkrut dari exPenyelia Mitra Tanidalam programPengembangan Agribisnis Pedesaan (ExPMT-PUAP)yang mendampingi gapoktanmelaksanakankegiatan PUAP.

"FPPS itu kitafungsikan untuk mendampingi petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan pertanian. Pada 2017 dan 2018, pendampingan diutamakan pada akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat," kata Dirjen PSP Sarwo Edhy dalam Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pelaksanaan FPPS di Mataram, Nusa Tenggara Timur (NTB), Rabu (20/3/2019).

Sampai 1 Desember 2018realisasi KUR pada sektor produksi termasuk pertanian sebesar23% dari total KUR Rp.120 trilyun (TA. 2018). Dengan pendampingan yang dilakukan FPPS,pada 2018 terealisasi KUR untuk pertanian sebesar Rp 44,6 miliar, di 16 propinsi yang diakses oleh 1.095 pelaku usaha pertanian.

Pelaksanaan kegiatan FPPS, lanjut Sarwo Edhy, dilaksanakan melalui dana dukungan untuk operasional pusat, dana dekonsentrasidi 32 Propinsi dan dana tugas pembantuan di 339 kabupabaten/kota, dengan komponen kegiatan utama adalah temu pembiayaan.

Pada kegiatan temu pembiayaan ini FPPS dengan Dinas Pertanian Kabupaten mempertemukan petani yang potensial dengan sumber pembiayaan untuk mendapatkan kredit (modal) antara lain KUR melalui perbankan. "Jumlah FPPS pada 2017 sejumlah 864 orang, dengan berjalannya waktu terdapat FPPS yang mengundurkan diri 10 orang, sehingga jumlah saat ini 854 orang," bebernya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Ditjen PSP dari tahun 2017 hingga 2018, FPPS berperan dalamakselerasi penyaluran KUR. Di antara hasilnya adalah pada tahun 2017 melalui dana operasional pusat tercapai penyaluran KUR sektor pertanian senilaidi atas Rp 10,5 miliar di Propinsi Jawa Barat melalui Bank BJB.

Pada 2018 melalui dan dekon dan TP, dari 32 propinsi, yang telah melaporkan capaian adalah16propinsi, dengan capaianusulan pelaku usaha yang akses KUR sejumlah1095debitur dan usulan kredit Rp44,6miliar.

Pada 2019 ini,lanjut Sarwo Edhyperan FPPS diperluas untuk mendampingi petani mengakses ke sumber-sumber pembiayaan pertanian baik program KUR maupun fasilitasi pembiayaan lainnya.

"Dinas pertanian propinsi dan kabupaten diharapkandapat membuka jalan bagi para FPPS melalui koordinasi dengan perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk dapat ditindaklanjuti," tambahnya. [*]

Komentar

x